Warning! Gunungkidul Terancam Tak Bisa Nikmati Bonus Demografi....!!!

Seminar bertajuk, “Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan,” diselenggarakan hari Rabu (24/10) di Imperial Ballroom The Rich Jogja Hotel Yogyakarta dibuka oleh Sekretaris Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Dra Kristiana Swasti MSi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan laju penduduk di DIY kalau tidak diwaspadai dengan sigap kemungkinan akan berdampak pada munculnya berbagai risiko kerawanan sosial dan akan mengarah pada daya dukung lingkungan yang kian melemah. Gejala ini bisa dilihat pada meningkatnya angka kematian ibu (AKI), lamanya masa sekolah yang cenderung pendek pada beberapa kasus, meningkatnya angka pernikahan dini serta belum sempurnanya pengelolaan data administrasi kependudukan. Beliau berharap agar kajian analisis dampak kependudukan ini akan memberikan sumbangan pada Pemerintah berupa input yang akan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Kajian ini juga diharapkan menjadi warning bagi pemerhati permasalahan kependudukan agar lebih mewaspadai dampak serius yang akan ditimbulkan kalau tidak diantisipasi dengan kebijakan yang mendukung pada pemecahan masalah kependudukan.

     Selanjutnya, dalam sambutannya, Kaper BKKBN DIY, Drs Bambang Marsudi, MM menyampaikan kerisauannya terkait angka TFR di DIY yang cenderung terus naik, ditahun 2007 ada 1,8, tahun 2012 ada 2,1 dan tahn 2017 menjadi 2,2 persen. Beliau mengingatkan bahwa populasi penduduk usia remaja sekitar 24,13 persen. Ini perlu pengelolan yang sungguh sungguh agar bonus demografi membawa manfaat bagi kesejahteraan keluarga, dan bukan sebaliknya memberikan permasalahan tersendiri bagi upaya mewujudkan remaja yang produktif. Hal ini disampaikan mengingat  adanya kecenderungan semakin meningkatnya kasus pernikahan di usia dini, serta makin tingginya jumlah remaja yang terkena kasus narkoba.

     Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama (MOU) antara Perwakilan BKKBN DIY dengan SMAN I Ngaglik Sleman, yang berisikan: pertama, materi bahan ajar Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi muatan dalam pembelajaran di SMA; kedua, membuat Pojok Kependudukan di sekolah SMA N I Nganglik, sebagai media KIE Kependudukan pada siswa.

     Dalam penyajian panel, DR Sukamdi, MSc  sebagai Ketua IPADI DIY menyampaikan perihal Analisa Dampak Kependudukan terkait Bonus Demografi. Menurut beliau, perlu dicermati  Kabupaten Gunungkidul  yang memiliki pekerjaan rumah paling berat, kalau tidak dibilang, gagal menikmati bonus demografi. Dalam mengupayakan bonus demografi Kabupaten Gunungkidul harus mengupayakan penurunan dependency ratio, peningkatan migrasi masuk, penurunan fertilitas dan mortalitas. Beliau menyampaikan solusi yang cocok untuk Gunungkidul, yaitu:

1. Peningkatan kualitas Ibu hamil dan anak balita
2. Mengembangkan sistem pencatatan kasus kematian yang terintegrasi antar wilayah
3. Mempertahankan angka kelahiran agar tetap rendah, melalui KIE pada remaja dan PUS
4. Mengelola migrasi dengan terencana dan berkelanjutan
5. Memasukkan aspek penduduk lansia dalam setiap perumusan kebijakan dan program

     Ketua PSKK UGM, Dr Pande Made Kutanegara, MSi, menyampaikan  tema tentang Pernikahan Dini dan Peran Keluarga di DIY. Menurut beliau pernikahan dini di era sekarang lebih condong berkaitan dengan kehamilan di luar nikah yang di kondisikan dengan adanya kemudahan tehnologi komunikasi, pergaulan bebas, kemiskinan, lemahnya pengetahuan tentang seks. Kata Pak Pande, demikian sapaan akrabnya, pernikahan di usia dini ini cenderung diikuti dengan meningkatnya perceraian keluarga di usia pernikahan yang relative masih muda. Beliau merekomendasikan beberapa hal sebagai solusi penanganan pernikahan dini, yaitu:

• Perlunya kesamaan konsep tentang pernikahan usia dini dan dampak yang ditimbulkannya
• Perlunya penyamaan konsep dibidang hkum dan aturan lainnya termasuk perlunya revisi UU Nomor 1 Tahun 1974
• Peran Pemda sangat penting dalam mengatasi pernikahan dini
• Perlunya gerakan bersama di masyarakat untuk menolak pernikahan di usia dini yang melbatkan pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat , tokoh agama dan lembaga sosial lainnya
• Perlunya gerakan bersama tentang pendidikan seks yang sehat dan sesuai dengan norma agama.

     Yang menarik adalah materi dari Arif Noor Hartanto, Wakil Ketua DPRD DIY, ketika beliau menjawab berbagai paradoks permasalahan kependudukan yang ada di DIY, seperti tingginya tingkat pendidikan masyarakat DIY yang tidak berbanding lurus dengan kemiskinan yang ada,  serta angka harapan hidup yang tinggi. Menurut Mas Arif (sapaan akrab beliau), semua itu karena DIY memiliki value yang dianut kokoh dalam kehidupan sehari hari, yaitu “Hamemayu Hayuning Bawono”. Konsep ini telah menggugurkan rasionalisme pemikiran Barat yang menilai kebahagiaan, kesejahteraan yang diukur dengan  serba materi. Beliau berpesan agar nilai-nilai luhur yang ada tetap bisa dijunjung tinggi dalam membuat kebijakan dibidang kependudukan, jangan sampai tergusur dengan pandangan materialisme. Beliau mengajak semua pihak untuk tetap konsisten, komit didalam membangun penduduk sebagai rekayasa besar (meningkatkan produktifitas kerja dan penguatan peran keluarga),  yang tidak sekadar pengendalian jumlah jiwa namun merupakan proses pembangunan peradaban manusia yang maju, mandiri dengan berpijak pada Penduduk Tumbuh Seimbang dengan TFR 2,1 yang berlaku secara proporsional dengan kebijakan yang pro pada kawula alit atau orang miskin.

     Dalam sesi tanya jawab, H Muksin Kamaludinngrat, Ketua Fapsedu DIY, menyampaikan kepeduliannya terhadap pembangunan penduduk terutama bagaimana cara mengatasi pernikahan dini yang cukup tinggi di DIY ini. Beliau menyampaikan  konsep: pertama, hendaknya orang tua bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Kedua, orangtua wajib memberikan pendidikan yang pertama dan utama bagi putra putrinya. Ketiga, orangtua wajib mengontrol terhadap perilaku anak dalam sehari hari. Keempat, hendaknya orang tua bisa memberikan pujian maupun sangsi bagi anak-anaknya yang sudang berprestasi dalam kehidupannya maupun telah melakukan kekeliruan dalam perilakunya sehari-hari. Semua konsep tersebut telah ditulis dalam buku dengan muatan utama, revolusi mental dari keluarga.(*) [Drs Edy Pranoto, Direktur BPKB Playen]