Agar Kegiatan Kerjanya Memiliki Prosedur yang Pasti, Terukur, dan Terstandar, maka PKB Harus Menyusun SOP

Kontributor: Drs Edy Pranoto (Playen)


WONOSARI | Sosialisasi SOP bagi penyuluh KB se-Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada Rabu (4/11) di Rumah Makan Mbok Seneng, Ringroad Selatan, Wonosari. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara bagian Kepegawaian dan Tim Auditor Perwakilan BKKBN DIY dengan IPeKB Cabang Gunungkidul.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai menjelang zuhur. Pada kata sambutannya, Edy Subambang, SSos, selaku ketua Cabang IPeKB kabupaten Gunungkidul menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian Perwakilan BKKBN DIY yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam upaya meningkatkan kualitas SDM PKB Gunungkidul,melalui sosialisasi penyusunan SOP bagi PKB. Beliau berharap agar PKB dapat menyerap ilmu dalam rangka peningkatan kapasitas PKB dan peningkatan kualitas hasil kerja PKB.

Sementara itu, dalam kata sambutan pembukaan, Dra Prihatini Mahaniwati selaku ketua auditor Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teKnis penyusunan SOP ini berkat kesepakatan antara tim auditor dan kepegawaian Perwakilan BKKBN DIY bersama dengan IPeKB Cabang Gunungkidul. 

Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa saat ini di Perwakilan BKKBN DIY sedang ada tiga kegiatan penting, yaitu:

1. Kegiatan proses penilaian ZI-WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Maturitas/pendewasaan SPIP terkait dengan tata kerja ASN.

3. Audit kinerja kegiatan BOKB baik fisik dan non fisik.

Ketiga kegiatan tersebut, kesemuanya akan berpengaruh pada penilaian kualitas Perwakilan BKKBN DIY baik secara kelembagaan maupun personil kepegawaiannya. Oleh karena itu, Hani, sapaan akrabnya, sangat berharap agar ada kerjasama yang baik dan dukungan penuh dari teman-teman PKB sebagai pegawai andalan BKKBN di lini lapangan. PKB diharapkan bisa memberi dukungan dalam bentuk penerimaan tim penilai Kemenpan baik secara langsung maupun mungkin melalui telepon. PKB semustinya bisa memberikan asupan dokumen dan berkas-berkas lain yang diperlukan.

Hani berharap agar hasil penilaian ZI-WBK nantinya Perwakilan BKKBN DIY memperoleh nilai yang baik, sehingga akan menjadi pendukung bagi pencairan tunjangan kinerja pegawai BKKBN, termasuk PKB, mencapai 100 persen.

Sementara itu, Sulistyowati, SAg, sebagai anggota tim kepegawaian menyampaikan inti materi terkait penyusunan SOP bagi PKB. Beliau sampaikan bahwa sebagai salah satu unsur untuk perbaikan kinerja birokrasi sebagi satu kesatuan unit baik dari pegawai bawah, pegawai atas, sampai teratas sekalipun, tujuannya adalah untuk perbaikan output. Oleh karena prosedur kerja akan mempengaruhi output, maka perlu kiranya PKB mengetahui dan membuat SOP sebagai pedoman kerja. BKKBN sebagai lembaga menuju birokrasi modern maka pembuatan SOP oleh setiap pegawai BKKBN adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Adapun tujuanya dari penyusunan  SOP itu sendiri, menurut Wati,  adalah agar semua kegiatan kerja di setiap unit organisasi memiliki prosedur yang pasti, terukur, dan terstandar. Ruang lingkup SOP meluputi beberapa hal sbb:  sasaran, di mana ini menyangkut identifikasi kebutuhan SOP, perumusan kebutuhan SOP, penyusunan SOP, pembangunan SOP, pemantauan SOP,  serta penilaian SOP.

Untuk lebih jelasnya, pada sesi akhir PKB diberi kesempatan untuk mencoba pembuatan SOP sesuai dengan peran dan kegiatan yang dibuat oleh masing masing PKB sesuai dengan jenjang keahliannya. Dalam kesempatan ini, praktik penyusunaan SOP dipandu oleh salah satu PKB Gunungkidul, Asar Janjang Lestari, SPsi, MAP,  selaku salah satu anggota Tim Sekretariat DUPAK Perwakilan BKKBN DIY.

Di akhir pertemuan, disimpulkan, bahwa ke depan selanjutnya akan dibentuk Tim Penyusunan SOP bagi PKB yang beranggotakan perwakilan PKB dari masing-masing Balai  Penyuluhan KB Kapanewon. Hasil akhir SOP PKB nantinya akan diketahui oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY.(*)

0 Viewers

Post a comment

0 Comments

The Magazine