SEMANU | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sinergi bersama perusahaan BUMN, yakni dalam hal ini Bank Mandiri, telah menyalurkan bantuan penanganan stunting di Kabupaten Gunungkidul. Penyerahan bantuan ini secara simbolis dilakukan di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, pada Selasa (16/01/2024), difasilitasi oleh Perwakilan BKKBN DIY dan DPMKPPKB Gunungkidul.
Hadir dalam acara tsb Kepala Kejati DIY, Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta, perwakilan Bank Mandiri, perwakilan dari Perwakilan BKKBN DIY, Kepala DPMKPPKB Gunungkidul dan lintas sektor terkait, Panewu Semanu beserta jajaran, Lurah Pacarejo beserta jajarannya, penyuluh KB, kader TPK, serta ibu baduta/balita sasaran dari seluruh Pacarejo.
Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Ponco Hartanto, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan mandat dari Perwakilan BKKBN DIY untuk menjadi "bapak asuh" anak stunting di Yogyakarta, dengan fokus pendampingan di Kabupaten Gunungkidul. "Kami menyadari bahwa pencegahan stunting, percepatan penurunan stunting adalah kewajiban semua pihak, dari pelbagai sektor. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi keluarga yang menjadi penerima manfaat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Ponco Hartanto juga mendorong Perwakilan BKKBN DIY untuk melakukan survei data statistik stunting di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan dan jumlah kasus stunting di wilayah tersebut. "Pembaruan data statistik stunting perlu segera dilakukan agar langkah-langkah penanganan dapat diarahkan dengan lebih efektif," tambahnya.
Evi Martiani, Vice President Bank Mandiri Area Yogyakarta, menyampaikan terimakasih kepada Kejati DIY dan Perwakilan BKKBN DIY karena bisa dilibatkan dalam acara ini. Disampaikan oleh Evi, bahwa kegiatan kali ini masuk dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan Bank Mandiri, di mana implementasinya di Gunungkidul mencapai anggaran sebesar Rp. 351.680.000,00. Dana tersebut digunakan untuk memberikan intervensi spesifik bagi keluarga risiko stunting (KRS) dalam bentuk nutrisi dan bantuan pangan selama enam bulan ke depan. "Sebanyak 306 KRS akan mendapatkan dukungan berupa 2 butir telur setiap hari, ditambah sembako selama 6 bulan, serta pendampingan selama 12 bulan ke depan," ungkap Evi.
Evi menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif dari Kejaksaan Tinggi DIY, yang mendapat dukungan penuh dari Bank Mandiri. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam menanggulangi masalah stunting, tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Pokja Pemberdayaan Keluarga BKKBN DIY, dr Yuni Hastutiningsih, SKM, MKes, menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kejati DIY dan Bank Mandiri melalui CSR-nya. Ditekankan oleh Yuni, bahwa sasaran penyaluran bantuan ini adalah untuk keluarga risiko stunting (KRS), dan sebenarnya kondisi ini bukan hanya di Pacarejo saja, tetapi masih banyak wilayah/kalurahan lain di Gunungkiudul yang mengalami hal yang sama.
Yuni dalam kesempatan tsb menyampaikan pesan dari Kaper BKKBN DIY untuk para ibu hamil dan baduta; hal mana Kaper menekankan pentingnya asupan gizi dan vitamin bagi baduta, menjaga kebersihan lingkungan, memberikan ASI terbaik bagi bayi, dan mengaplikasikan suasana bahagia di tengah keluarga resiko stunting. "Ibu yang selalu bahagia pastilah akan memberikan pengasuhan yang bahagia kepada anak-anaknya," tegas Yuni.
Kaper BKKBN DIY, lanjut Yuni, juga berpesan kepada para TPK agar melakukan pendampingan yang sebaik-baiknya kepada catin, bumil, dan ibu baduta, serta menyampaikan laporan pendampingan tsb sehingga kami bisa menindaklanjuti dengan program dan kebijakan.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengapresiasi peran Kejati DIY yang telah fokus menjadi "bapak asuh" stunting di Bumi Handayani. Bupati menegaskan bahwa angka stunting di Gunungkidul pada tahun 2023 masih mencapai 15 persen. Setiap tahun sebenarnya terjadi penurunan, tetapi tidak signifikan, kata Sunaryanta. Ini terjadi karena adanya kasus-kasus baru setiap tahunnya sebagai dampak kelahiran baru. "Di Gunungkidul per tahunnya ada 5-6 ribu kelahiran. Di sinilah pentingnya pendampingan kepada ibu hamil agar tidak melahirkan anak stunting," tegas Sunaryanta.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, mengapresiasi peran Kejati DIY yang telah fokus menjadi "bapak asuh" stunting di Bumi Handayani. Bupati menegaskan bahwa angka stunting di Gunungkidul pada tahun 2023 masih mencapai 15 persen. Setiap tahun sebenarnya terjadi penurunan, tetapi tidak signifikan, kata Sunaryanta. Ini terjadi karena adanya kasus-kasus baru setiap tahunnya sebagai dampak kelahiran baru. "Di Gunungkidul per tahunnya ada 5-6 ribu kelahiran. Di sinilah pentingnya pendampingan kepada ibu hamil agar tidak melahirkan anak stunting," tegas Sunaryanta.
Ia juga menyoroti pencapaian program akses air bersih bagi warga Gunungkidul yang sudah mencapai angka lebih dari 80 persen, sedangkan program jambanisasi yang telah mencapai 98 persen. Capaian ini dianggap sebagai hasil dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi stunting di wilayah tersebut.
0 Comments