Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, Mantan Bupati yang Kaya Inovasi dan Prestasi

Nama Hasto Wardoyo mulai dikenal di level nasional ketika dirinya melakukan banyak inovasi dalam memimpin Kabupaten Kulon Progo. Hasto menjadi Bupati Kulon Progo dengan  perolehan angka 46,29% suara, mengalahkan 2 kandidat lain yang memperebutkan 53,71% suara. Ia dilantik menjadi Bupati Kulon Progo pada 24 Agustus 2013.

Pada periode pertama menjabat sebagai Bupati Kulonprogo (2012-2017), ia coba mengangkat perekonomian kabupaten yang terletak di barat Yogyakarta ini lewat program “Bela dan Beli Kulon Progo.”

"Jadi kalau mau membela Kulon Progo mestinya bisa membeli produk-produk dari Kulonprogo," kata Hasto saat tampil di Liputan6.com pada Oktober 2017.

Hasto Wardoyo dikrnal karena berbagai inovasinya. Dalam bidang perekonomian, ia meluncurkan program yang melindungi perekonomian local, yakni, "Bela & Beli Kulonprogo".

Ini dimulai dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pelajar dan PNS mengenakan seragam motif khas Kulon Progo gebleg renteng, pada hari tertentu. Jumlah pelajar 80.000 dan 8.000 PNS dianggap bisa mendongkrak industri pengrajin batik untuk berkembang, dari 2 menjadi sekitar 50 an.

Ia juga mendorong perusahaan air minum lokal, 'Airku'. Tak hanya itu, ia mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kilogram per bulan. Beras Raskin yang dikelola Bulogpun dari petani Kulon progro. Ini dianggap mampu menurunkan tingkat kemiskinan Kulonprogo dari 22,54% pada tahun 2013 menjadi 16,74% di tahun 2014.

Tetapi tentu saja, kebijakan yang menyenderkan pada perekonomian solidaritas PNS dan pelajar tidaklah berkelanjutan. Perekonomian harus berjalan dalam pasar yang ada, bukan dalam pasar terisolasi.   

Ia lalu mendorong agar gerai 'mini market' pun diarahkan pada pengusaha, produksi dan merek lokal. Tak kurang, beberapa organisasi perempuan juga mendapat dukungan alat alat produksi hasil pertanian seperti mesin pembuatan coklat.

Berbagai terobosan melalui gerakan program ini menyebabkan Kabupaten Kulonprogo masih bisa tetap menerima pendapatan darah yang memadai, meskipun menerapkan pembatasan iklan rokok yang diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang “Kawasan Tanpa Rokok.”

Satu hal yang menarik, semasa menjadi bupati Kuloprogo, Pak Hasto, panggilan akrabnya, selalu berkenan membuka pintu dialog dan membagi pengetahuan. Tak heran, nomor kontaknya ada di banyak HP aktivis gerakan ekonomi dan perempuan.  Ketika ia tidak bisa menghadiri suatu acara, ia akan mewakilkannya kepada tim seniornya di Pemda. Ini membuat kelompok perempuan di bidang ekonomi sangat terbantu.  Kerjasama pun terjalin baik dengan baik.

Karena pelbagai prestasi, inovasi, dan ketulusan pengabdiannya itulah, Pak Hasto kemudian terpilih lagi sebagai bupati Kulon Progo untuk periode 2017-2022.

Ya Bupati, ya dokter kandungan

Sebelum terjun ke dunia politik, Hasto adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dia sempat menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada. Setelah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, dirinya tidak lantas meninggalkan profesinya sebagai dokter. Hasto menjalankan tugas sebagai bupati pada pagi hingga sore hari, lalu malam harinya berpraktik sebagai dokter.

"Profesi saya dokter kebidanan dan kandungan, dan saya konsultan di bidang infertilas dan bayi tabung. Jadi, jabatannya saya bupati, tetapi sebetulnya profesi saya dokter," kata pria kelahiran 30 Juli 1964 ini.

Bukan tanpa sebab dia tetap aktif praktik sebagai dokter di tengah kesibukannya sebagai bupati. Hasto memaparkan menjadi dokter kebidanan dan kandungan itu perlu keterampilan. Mulai dari melakukan operasi caesar, kista, miom, hingga tumor. "Jika berhenti praktik, keterampilan tersebut pasti hilang," tuturnya.

Selama menjabat sebagai bupati, Hasto pilih memberikan praktik di luar Kulon Progo. Dia berpraktik di rumah sakit yang dia dirikan, yakni RS Sadewa Babarsari yang secara administratif masuk Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

"Saya tidak enak kalau praktik di Kulon Progo. Kalau di kabupaten sendiri, nanti dipikir pelayanan gratis hanya untuk dipilih kembali. Kan seperti itu rasanya tersiksa. Makanya saya tidak praktik di Kulon Progo, tapi di kabupaten lain dan tetap gratis," tutur bungsu dari 8 bersaudara ini.

Menjadi Kepala BKKBN

Per Senin (1/7), Hasto Wardoyo melepas jabatannya sebagai kepala daerah karena menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN). Padahal, waktu itu Hasto masih menjabat di periode kedua sebagai Bupati Kulon Progo. Di periode ini, sebetulnya dia masih tiga tahun lagi untuk mengemban amanah sebagai bupati, atau sampai tahun 2022.

Hasti menyampaikan pertimbangannya menerima tawaran jabatan kepala BKKBN: “Sekarang ada keprihatinan tentang masalah kependudukan, dalam arti program keluarga berencana perlu lebih disukseskan. Secara nasional ada target menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pilarnya adalah keluarga, di situ ada program kontrasepsi, pembangunan keluarga sejahtera. Kunci utama mewujudkan derajat kesehatan, karena saya dokter kebidanan dan kandungan, saya merasa terpanggil ada target yang belum tercapai, perlu sekali mendapat perhatian bersama. Ada bonus demografi yang harus dimaksimalkan."

WhatsApp

Ada hal menarik seputar pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKBN. Petikan Surat Keputusan (SK) Presiden ihwal pengangkatannya menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ternyata dikirim langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, lewat pesan Whatsapp (WA).

Pesan WA berisi foto petikan SK tersebut diterimanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ketika Hasto hendak bertolak ke Kulonprogo setelah menghadiri Musrenbang. "Baru mau pulang, ada pesan, waktu saya cek ternyata surat ini," ucapnya.

Hasto mengaku heran kenapa foto SK tersebut bisa beredar di masyarakat. Menurutnya yang mengetahui informasi kala itu hanya dia dengan Dirjen P2P selaku pengirim pesan.

"Saya malah kaget kenapa isi WA sudah tersebar ke mana-mana. Setahu saya WA ini baru saya yang mengetahuinya. Istri bahkan belum tahu. Ini secret sekali, tapi ternyata sudah tersebar ke mana-ke mana," ujar Hasto keheranan.

Memang, beberapa hari sebelumnya, Hasto santer dikabarkan bakal menjadi kepala BKKBN. Kabar ini menyeruak setelah muncul foto petikan SK pengangkatan dirinya viral di media sosial pada Kamis (9/5). Dalam foto tersebut, tampak secarik petikan surat bertuliskan SK Nomor 33/TPA Tahun 2019 petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN.

Surat dengan kop berlambang bintang warna coklat yang bawahnya bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" tersebut berisi dua poin. Pertama mengangkat dr Hasto Wardoyo, Sp OG(K) sebagai kepala BKKBN terhitung sejak pelantikan. Kepada Hasto diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat jabatan struktural eselon I a. Kedua, keputusan presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Di bagian pojok kiri bawah surat, tersemat tanda tangan Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Farid Utomo yang telah distempel Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Terdapat pula kolom tertanda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditetapkan di Jakarta pada 30 April 2019.

Pekerjaan Rumah BKKBN 
Indonesia telah meratifikasi International Conference on Population and Development (ICPD). Untuk itu, Indonesia tunduk pada kesepakatan konvensi dunia yang ditandatangani 179 negara yang mengadopsi program kesehatan dan hak reproduksi sebagai bagian dari pembangunan global.

Saat ini, prioritas Indonesia adalah mengelola jumlah dan dinamika penduduk Indonesia. Juga, Indonesia harus menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko HIV/AIDS dan dalam hubungannya dengan kesehatan reproduksi, menghapus kekerasan seksual dan implikasinya pada kesehatan reproduksi, menghapuskan perkawinan anak, dan juga menghapuskan sunat perempuan. Semuanya bertautan dengan aspek kesetaraan perempuan dan laki laki. 

Pekerjaan-pekerjaan di atas merupakan pekerjaan besar dan penuh tantangan karena BKKBN, di bawah kepemimpinan Pak Hasto, akan bekerja dalam konteks sosial budaya masyarakat yang kompleks, yang sebagiannya mengembalikan persepsi dan pandangan agama yang konservatif. 

Misalnya untuk masalah demografi. Penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan sebesar 266,89 juta, dengan 134 juta penduduk laki laki dan 132,89 juta penduduk perempuan.

Dinamika dan tipologi demografi Indonesia bukan hanya sekedar isu jumlah penduduk. Kebijakan nasional perlu memanfaatkan dan menyiasati tipologi demografinya. Populasi usia muda (10-14 tahun) dan tingkat fertitilitasnya merupakan hal yang kritis.

Pertumbuhan penduduk usia di atas 60 tahun juga meningkat. Jumlahnya akan mencapai 41 juta pada tahun 2030. Angka ini dua kali dari angka pada 2015. Pertumbuhannya akan lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Prosentase tertinggi penduduk usia lanjut pada tahun 2030 akan ada di Jawa.

Menurut Hasto, perlu kajian dan tanggap kebijakan serta program yang relevan dan memadai pada isu lansia ini. Kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang sesuai, disamping layanan kegiatan ekonomi dan sosial politik juga penting.

Setelah bonus demografi tercapai, kata hasto, kita nanti akan memiliki jendela peluang (window of opportunity), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun dari 2020 sampai dengan tahun 2030.

Penurunan rasio ini disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit.

“Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, untuk investasi peningkatan kualitas anak dan persiapan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan,” katanya optimis.

Sebagian besar PR telah disebutkan oleh pak Jokowi dalam Visi Indonesia untuk aspek kedua, yang berbunyi : 

"Kita akan menggeser yaitu pada pembangunan sumber daya manusia. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!"

PR memang berat, kata Hasto. “Ini artinya, PR itu bukan hanya menjadi PR BKKBN. Ini juga PR kementrian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, juga Kementrian Pendidikan Nasional, juga lembaga quasi pemerintah seperti Komnas Perempuan. Dan, jangan lupa, ini adalah PR darurat Jokowi - Ma'ruf dan PR Visi Indonesia yang akan ditanggung-gugat,” tegas pakar bayi tabung ini. 

“Saya sebut darurat, karena ini PR lama. Angka Kematian Ibu melahirkan, misalnya, meningkat dan ini bukan hal biasa. Selain ini bagian dari hak asas perempuan, kinerja yang tidak hasilkan progres ini mencoreng muka negara dan bangsa, bahwa nyawa perempuan tidak menjadi pertimbangan.Lihat pula isu perkawinan anak, HIV/AIDS, dan kekerasan seksual. Ini PR yang selalu menjadi momok peri kehidupan. Ini menjadi tugas berat yang juga harus dipikul oleh BKKBN yang 'hanya' memiliki Rp 1.5 triliun untuk mengelola operasional dan program di sektor  kependudukan dan keluarga berencana Indonesia,” pungkas Hasto.(*) [Sabrur Rohim, SAg, MSI, pimred Cahaya Keluarga & PKB Girisubo]