Acara Monitoring
Dan Evaluasi Program KB-KR dilaksanakan pada Rabu (7/8) pagi, jam 09.00
WIB, bertempat di ruang Bhakti Praja, DP3AKBPMD Gunungkidul. Acara dihadiri
oleh seluruh PKB se-Kabupaten Gunungkidul serta jajaran pejabat dinas khususnya
di bidang KB Dalduk. Dari bidang KB Dalduk, yang hadir antara lain Kabid Dra
Dwi Iswantini, Kasi KB-KR Drs Mahmud Khumaidi, serta Kasi KB-KS Muh Amirudin,
SSos. Sebagai narsum utama dalam acara ini adalah sejumlah delegasi dari
Perwakilan BKKBN DIY, karena memang tajuk acara hari itu adalah “Monitoring dan
Evaluasi Program KB-KR dan KB-KS” tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh
Perwakilan BKKBN DIY.
Kasubbid Bina Pelayanan KB jalur Pemerintah dan
Swasta, Ratna Anita, SSi, MSc, menyampaikan paparan tentang prosedur terbaru
tentang cara pengklaiman ayoman kegiatan penggerakan KB sesuai peraturan
terbaru. Ini berlaku untuk pelayanan IUD, implan, MOW, dan MOP. Poin pentingnya
dalam hal ini, tegas Ratna, adalah kuota ayomannya yang hanya di kisaran angka
300-an, dan memang hanya bagi pasien atau akseptor yang tidak memiliki BPJS.
“Jika sudah memiliki BPJS, otomatis tidak bisa diajukan klaim. Pelayanan KB di
klinik atau rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS tetap bisa mengajukan
klain ayoman, tetapi tetap dengan syarat akseptornya bukan peserta BPJS,” tegas
Ratna. Disampaikan oleh Ratna juga bahwa pelayanan KB untuk 4 alokon di atas
sejak bulan Januari tetap bisa diajukan klaim ayomannya, tetapi harus diajukan
pertama kali. “SPJ pengajuan klaim penggerakan ini terakhir kami terima
November 2019,” pungkas Ratna.
Sementara itu, Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalur dan
Wilayah Khusus, Sihana, SPd, menyampaikan maaf dengan tersendatnya kegiatan
baksos program KB, yang diakibatkan oleh tiadanya kepala perwakilan selama
lebih dari enam bulan terakhir. Dengan adanya Plt Kaper BKKBN baru-baru ini,
kebijakan sudah bisa diambil dan ada rencana kegiatan baksos, meski hanya 3
kali. “Sebenarnya tadinya direncanakan lebih banyak. Tetapi karena kendala
waktu dan teknis, diringkas hanya 3 kali, itupun hanya untuk kontap MOW dan
MOP, dan insya Allah akan dilaksanakan pada September, Oktober, dan November.
Tentang lokasinya, nanti bisa menyesuaikan. Jika di Gunungkidul bisa menjaring
peserta calon akseptor yang banyak, maka bisa saja baksosnya dilaksanakan di
Gunungkidul,” ujar Sihana.
Terakhir adalah pemaparan oleh dr MZ Fathurachman,
MSc, Kasubbid Kesehatan Reproduksi, yang mengklarifikasi ihwal buku-buku
pegangan kader Tribina yang sudah didistribusikan kepada sejumlah kecamatan
beberapa bulan yang lalu. Data tentang kelompok yang menerima buku-buku
tersebut, tegas dr Fathur, didapatkan dari data SIGA yang dialporkan secara
online oleh masing-masing kecamatan. Kelompok-kelompok kegiatan tersebut itulah
yang masuk program prioritas nasional. Buku-buku yang berisi materi atau
wawasan tentang KB-KS dan KB-KR itu diharapkan akan memberi asupan informasi
kepada kader Tribina untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Fathur berharap buku-buku tersebut sudah
didistribusikan, agar kelompok-kelompok yang dimaksud benar-benar memenuhi
syarat masuk program prioritas tersebut. Artinya, jika ada pemeriksaan ke
lapangan, harapannya fakta yang ditemukan adalah bahwa prosedurnya memang sudah
dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY.
Terakhir yang memberikan materi adalah Kepala DP3AKBPM
& D Gunungkidul, Sujoko, SSos, MSi. Pertama-tama, Sujoko mengucapkan
terimakasih dan apresiasi kepada semua PKB yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kadin juga berterimakasih kepada jajaran pejabat dari Perwakilan BKKBN DIY yang
hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi program, dengan harapan semoga
wawasan dan informasi terkini yang disampaikan dapat diserap oleh semua PKB dan
diimplementasikan dalam kerja dan kinerjanya.
Selanjutnya, Sujoko meminta perhatian Perwakilan BKKBN
soalnya jumlah PKB yang semakin hari semakin berkurang. “Tahun ini ada 3 orang
yang memasuki masa pensiun, dan tahun depan juga akan akan yang pensiun 3
orang. Setiap tahun ada PKB yang pensiun, sehingga BKKBN harus cari solusi, misalnya dengan mengangkat PKB baru. Jika tidak ditambah personilnya, tentu akan membebani kerja dan kinerja
para penyuluh di lapangan. Oleh karena itu saya berharap pihak BKKBN
memperhatikan masalah ini dan mencari jalan keluarnya. Sebab, sampai sekarang,
masalah pramusaji belum ada kejelasan aturan teknisnya. Padahal, jika saja ada
pengangkatan pramusaji di masing-masing BPKB, tentu pekerjaan PKB akan sedikit
terbantu. Karena, pekerjaan dan tugas PKB sekarang banyak sekali dan padat,
dengan target-target yang lumayan banyak, terutama pencapaian kesertaan KB baru
dan aktif,” ungkap Sujoko.
Kadin juga memberi kabar gembira soal rencana
pembelian kendaraan roda dua yang baru untuk mengganti yang lama. “Saya
baru-baru ini sudah membuat pengajuan pembelian sepeda motor baru, untuk
mengganti motor roda dua yang lama. Rencananya tahun depan akan direalisasikan.
Nanti kita akan rembugan dengan tim pengadaan tentang spek dan mereknya,” kata
Sujoko.(*) [Sabrur Rohim, SAg, MSI, PKB Girisubo & Pimred Cahaya Keluarga]
0 Comments