Melawan ekstremnya topografi wilayah Gedangsari dan
teriknya sengatan matahari, kader IMP Gedangsari, Selasa (18/9) melakukan
pengumpulan data Indikator Pembangunan Keluarga (IPK), sebagai tugas yang
diberikan pemerintah melalui BKKBN. Survei Indikator Pembangunan Keluarga (IPK)
yang dilakukan oleh BKKBN Pusat ini bertujuan untuk menyediakan basis data
kependudukan dan pembangunan keluarga guna perumusan kajian perumusan indikator
pembangunan keluarga. BKKBN Pusat mengambil wilayah sampel DIY di Kabupaten
Gunungkidul dan Kulonprogo. Untuk Gunungkidul kecamatan terpilih adalah Gedangsari,
Semanu dan Semin yang masing-masing diwakili oleh 2 desa sampel.
Di Kecamatan Gedangsari, desa sampelnya Mertelu dan
Ngalang, yang nota bene memiliki wilayah yang cukup sulit. Ini tentu menjadi
tantangan tersendiri, baik bagi kader pendata, PKB ataupun juga Tim dari BKKBN Pusat
yang dijadwalkan besok Rabu (19/9) akan datang ke Gedangsari. Di hari pertama
saja, ketika melakukan pengumpulan data kelapangan, kader IMP yang didampingi
oleh PKB setempat harus berjuang ekstra, karena lokasinya yang tidak akseptabel,
dan sulit dijangkau oleh kendaraan, kendati roda 2 sekalipun. Terkadang untuk
menemui responden harus ditempuh dengan berjalan kaki sekian meter dengan
kondisi jalan naik turun yang belum bisa dikatakan layak (belum cor blok,
apalagi aspal). Rumidah, kader pendata yang merupakan peduduk setempat, sambil
dibonceng oleh PKB-nya (karena motornya tidak berani ia naiki sendiri)
menuturkan: "Pak, perjalanan kita hari ini cukup menantang, tapi ini baru
awal, masih banyak wilayah yang lebih ekstrem lagi." Di perjalanan kami menemui
responden di Dusun Krinjing.
Lain ceritanya lagi dengan kader pendata dari Desa
Ngalang Sulasmi yang rumahnya di wilayah bawah. Setelah turun dari puncak Dusun
Boyo (bersebelahan dengan puncak Nglanggeran) sampai di jalan beraspal langsung
berkomentar, "Oalah, Pak, nemui jalan aspal, kayak menemui jalan surga."
Dia mengungkapkannya dengan ekspresi gembira.
Proses survei dilakukan dengan kunjungan ke rumah KK
yang telah tetapkan menjadi sampel. Setelah responden menjawab kuisioner data
IPK, hasilnya harus segera diserahkan kepada supervisor, yakni PKB setempat
untuk dikoreksi dan nantinya dientri oleh Tim Pusat.
Sebagai bagian/unit terkecil dari struktur mekanisme
kerja KKBPK, kader IMP merasa terpanggil untuk turut serta mensukseskan program
BKKBN yang salah satunya adalah survei pengumpulan data IPK ini. Mereka, para
kader IMP, bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sebagai ujung tombak di garis
terdepan membantu petugas melayani masyarakat.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan
nasional yang diselenggarakan Pemerintah di segala bidang, pada intinya untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan
kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. BKKBN sebagai institusi yang diberikan mandat untuk menjalankan
program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), harus
bisa menterjemahkan kebijakan pembangunan keluarga melalui berbagai kegiatan di
lapangan.(*) [Purwadi, PKB Gedangsari]
0 Comments