Radalgram KKBPK: "Capaian Kesertaan KB Gunungkidul Masih Rendah...!

Jajaran pejabat struktural DP3AKBPMD dalam acara Radalgram, Selasa (24/4)

Selasa (24/4) pagi bertempat di ruang "mBangun Desa" DP3ABPM dan D Gunungkidul berlangsung pertemuan Radalgram (rapat pengendalian program) KKBPK Kabupaten Gunungkidul untuk trimester pertama tahun 2018 ini. Hadir dalam acara ini koordinator PKB dan PUM se-Gunungkidul, dari 18 kecamatan. Beberapa jajaran pejabat struktural juga hadir dalam rapat kali ini, misalnya Kabid Kepegawaian, Bagdo Sumpeno, SE, Kabid KB, Dra Dwi Iswantini, serta Kasi KS Bidang KB, Muh Amirudin, SSos.

Acara dibuka oleh Kabid KB Dra Dwi Iswantini, yang langsung menyampaikan sambutannya. Dwi memohonkan pamit Kepala DP3AKBPM dan D yang tidak bisa hadir ke acara ini, karena adanya suatu kepentingan yang tak bisa ditinggalkan. Secara garis besar, Dwi menyoroti pencapaian kesertaan KB Gunungkidul yang masih rendah, bahkan paling rendah di DIY, yakni di kisaran 17%, padahal harusnya sudah lebih dari 25% karena sudah memasuki bulan ke-4. Tiga kecamatan dengan capaian tertinggi adalah Puwosari, Semanu, dan Wonosari. Sedangkan tiga kecamatan dengan capaian paling rendah adalah (dari bawah) Rongkop, Panggang, dan Paliyan. Oleh karena itu, ujar Dwi, diminta kepada PKB agar semakin mengintensifkan kerjanya di lapangan untuk mencapai target kesertaan KB yang diinginkan. 

Dwi juga menginformasikan tentang hasil lomba Poktan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY, di mana semua Poktan yang ikut lomba hanya mendapat juara 4 dan 5. "Hanya satu yang mendapar nominasi 3, yakni lomba BPS," kata Dwi.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kabid Kepegawaian, Bagdo Sumpeno, SE. Sejumlah poin penting yang disampaikan Bagdo antara lain adalah soal absensi dan e-visum PKB. Absensi agar dibuat setiap akhir bulan dan harus sampai di Dinas sebelum tanggal 5, karena akan direkap dan diserahkan kepada Perwakilan BKKBN DIY pada tanggal 5 bulan berikutnya. Begitupun rekap e-visum, harus diserahkan ke Dinas sebelum tanggal 5. Khusus bagi PKB yang capaian e-visum-nya tidak sampai 100%, harus dilampiri rekap e-visum manual yang ditandatangani oleh PKB yang bersangkutan dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Sebagian PKB yang hadir dalam Radalgram

Ditambahkan pula oleh Bagdo, bahwa dalam Perka BKKBN No 12 Tahun 2017, diatur juga masalah cuti PKB dan pindah lokasi kerja PKB. Soal cuti dan pindah lokasi kerja, harus diketahui oleh Perwakilan BKKBN Provinsi. Sehingga PKB yang akan cuti, misalnya, dia harus jauh-jauh hari mengajukan surat cutinya, jangan mendadak. Untuk pemindahan lokasi tugas bagi PKB, baik dalam lingkup kabupaten, lingkup provinsi, atau antar provinsi, yang mengatur juga Perwakilan BKKBN. Hanya saja, lanjut Bagdo, prosedurnya juga harus melewati Kepala OPD KB Kabupaten/Kota selaku penilai kinerja PKB yang bersangkutan. Misalnya dari Dinas/OPD KB sendiri yang akan memindah lokasi kerja seorang PKB, maka harus ada pengajuan dulu kepada Perwakilan BKKBN untuk meminta persetujuan.

Dari Kasi KS, Muh Amirudin, SSos, disampaikan tentang anggaran BOKB pertama yang insya Allah akan keluar di awal Mei 2018, khususnya untuk operasional Kampung KB di seluruh  Kabupaten Gunungkidul. Dikatakan oleh Amir, bahwa untuk kegiatan KIE di Kampung KB, narasumber harus yang non-PNS, sehingga dari sekarang BPKB harus mempersiapkan baik kader, toma, atau toga, sebagai pembicara dalam even KIE di Kampung KB. Selain itu disinggung pula soal makan dan minum snack, di mana kebijakannya harus pesan kepada toko atau warung katering yang memiliki NPWPD. Selain dana untuk Kampung KB, ada juga dana untuk KIE dalam bentuk majalah. Dalam hal ini, alokasi dananya adalah untuk operasional penerbitan majalah Cahaya Keluarga yang diterbitkan oleh DPC IPeKB Gunungkidul. Rencana di bulan Mei, majalah terbit dua kali, di awal dan akhir bulan. "Untuk pencairan dana tahap pertama itu, PKB bisa berhubungan dengan Pak Sarini," pungkas Amir.(*) [syekh sabrur, girisubo]