Koresponden: Sabrur Rohim, SAg, MSI (PKB Girisubo)
WONOSARI | "Saya meminta kepada para panewu anom agar berkoordinasi dengan carik, untuk kemudian bisa mengarahkan ADD di semua kalurahan agar supaya lebih fokus kepada rumah tangga berisiko di dalam realisasi anggaran pencegahan stunting seperti pemberian PMT, pembuatan jamban (sanitasi), pembuatan sarana air bersih, program RTLH, dsb," tegas Kepala DPMKPPKB Gunungkidul, Drs Sujarwo, MSi, di hadapan para panewu anom dan koordinator PKB se-Gunungkidul di ruang "Bhakti Praja", kompleks DPMKPPKB, Jl Taman Bhakti no 01, Wonosari, Gunungkidul, Senin (20/02) pagi.
Acara itu sendiri digelar dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting di Gunungkidul. Acara tsb tak hanya dihadiri oleh panewu anom dan koordinator PKB se-Gunungkidul, tetapi juga Kepala DPMKPPKB Gunungkidul beserta jajaran pejabat struktural, Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Gunungkidul (Kepala Dinkes Gunungkidul), serta Staf Ahli Program Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam paparan Trianawati, MPH, yang mewakili Kepala Dinkes Gunungkidul yang berhalangan hadir, data yang dimiliki Dinkes menunjukkan bahwa angka kasus stunting di Gunungkidul masih relatif tinggi, bahkan ada kecenderungan naik daripada tahun sebelumnya, kisarannya masih di 20%-an ke atas, sehingga hal ini masih menjadi PR bersama untuk menurunkan angka tersebut melalui intervensi multipihak.
Staf ahli Perwakilan BKKBN DIY untuk percepatan penurunan stunting di Gununkidul, Erlando Henriques, dalam presentasinya memaparkan data-data terbaru keluarga berisiko stunting serta intervensi yang sudah berproses di setiap kalurahan, byname, byaddress, yang diperoleh dari hasil PK21, PPK22, aplikasi Elsimil, serta visum pendampingan manual dan melalui GoogleForm oleh kader TPK. Poin penting yang dipaparkan Erlando, bahwa progresnya belum signifikan, dengan merujuk pada angka keluarga berisiko masih relatif tinggi, begitupun prosentasi catin, bumil, serta bufas (0-24 bulan) yang mendapatkan pendampingan masih belum mencapai angka yang ditargetkan.
Oleh karena itulah, Sujarwo meminta TPPS semua kapanewon agar bergerak cepat melakukan koordinasi dengan TPPS di kalurahan untuk serius dan fokus dalam program percepatan penurunan stunting ini, agar target di bawah 14% yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa terealisasi.
Kepala DPMKPPKB Gunungkidul tsb juga meminta agar kita tidak perlu mempersoalkan data terkait program penurunan stunting yang sudah ada. "Kita tidak usah kembali ke belakang. Data yang kita punyai itu adalah modal kita apa pun wujudnya kita terima. Data itu sudah diverifikasi oleh provinsi dan pusat, jadi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya saja data keluarga berisiko, itu diambil dari PK21 dan PPK22 yang bahkan sudah direview oleh BKKBN Pusat, jadi tidak perlu diragukan. Langkah kita ke depan adalah, dengan berdasar data tersebut kita segera melakukan intervensi agar angkanya menurun sesuai target yang ditetapkan pemerintah," tegas Sujarwo.
Terakhir, sebelum acara ditutup, ada informasi dari bidang KB & Dalduk, Ahmad Afandi, bahwa untuk tahun 2023 ini disediakan anggaran untuk pertemuan TPPS kapanewon sebanyak 3 kali. Untuk tahap pertama dilaksanakan pada Februari, dengan peserta sebanyak 25 orang. Diharapkan, kata Andi, Ketua dan Sekretaris TPPS Kapanewon untuk segera berkoordinasi untuk eksekusi kegiatan tersebut, terutama dalam rangka pelaksanaan apa yang diinstruksikan oleh Kepala DPMKPPKB di atas.[]
0 Comments