Koresponden: Sabrur Rohim, SAg, MSI (PKB Girisubo)
WONOSARI | Pada even Rakerda DPD IPeKB DIY yang dilaksanakan pada awal Oktober 2022 yang lalu, salah satu butir kesepakatannya adalah pelaksanaan evaluasi program kerja setiap 2 bulan sekali dengan lokasi yang bergiliran. Pengurus DPD IPeKB DIY sendiri terdiri dari para penyuluh yag merepresentasikan 5 kabupaten/kota. Dari Gunungkidul, misalnya, yang masuk jajaran pengurus adalah Ir Sihana Yuliarto (Tanjungsari), Dra Umi Wasriyati, MM (Wonosari), Dwi Arti Novitasari, SH (Wonosari), Edy Subambang, SSos (Tepus), Ir Sulistyana (Nglipar), dan Sabrur Rohim, SAg, MSI (Girisubo).
Yang mendapat giliran kali pertama kegiatan evaluasi tsb adalah Gunungkidul. Pelaksanaannya di RM Warung Simbok Jl Wonosari-Jogja, Playen Gunungkidul. Acara dilaksanakan setelah zuhur, karena mempertimbangkan hari Jumat dan jarak peserta rapat yang rerata jauh (utamanya Kulonprogo dan Sleman).
Alhamdulillah, hampir semua pengurus dari 5 kabupaten/kota datang. Untuk Gunungkidul tentu saja hadir semua. Ketua Umum DPD IPeKB DIY, Nurhadi Yuwono, SH (PKB Kulonprogo) hadir bersama para pengurus/PKB Kulonrpogo. Yang tak kalah penting, hadir juga dalam even tsb Ketua Umum IPeKB Indonesia, Fattah Triyana, SE, yang notabene PKB Kota Yogyakarta.
Banyak program yang dibahas dalam acara evaluasi tsb, baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan ataupun menyangkut kepentingan PKB sendiri, misalnya masalah DUPAK dan kenaikan pangkat/golongan penyuluh KB.
Banyak dinamika yang terjadi melalui diskusi dan tukar pikiran dalam acara tsb. Yang menonjol adalah soal formasi pangkat ahli madya yang terbatas untuk DIY (dan juga provinsi lain tentu saja), sehingga ini jelas menghalangi keinginan sebagian PKB ahli muda yang ingin naik jenjang karirnya. Selain itu, juga dibahas, atau persisnya "dikeluhkan" soal nilai PAK yang kurang memuaskan bagi sebagian PKB, terkhusus ahli muda ke bawah yang penilaiannya dihandel oleh tim provinsi DIY.
Disepakati bahwa untuk mengatasi permasalahan seperti itu seyogianya pengurus melakukan pendampingan terhadap PKB yang mengalami kendala dalam masalah nilai PAK, serta advokasi ke tim penilai PAK di tingkat provinsi. Sebab, pada dasarnya tim penilai PAK provinsi pun bisa diajak dialog jika ada permasalahan PAK.
"Saya pernah mengalami hal seperti itu, yakni ada kesenjangan antara nilai yang saya harapkan dengan PAK yang ditetapkan oleh tim. Saya melakukan komplain, saya ajukan beberapa bukti dukungan untuk menguatkan argumen saya. Tim akhirnya memahami dan nilai saya bisa diubah secara signifikan," kata Djoko Sutrisno, salah satu PKB Kota Jogja, membagi pengalamannya.
Persaoalan yang juga dibahas adalah tentang gagalnya sebagian besar pramusaji BPKB dalam seleksi administrasi formasi P3K BKKBN belum lama ini. Permasalahan utamanya adalah dukungan/lampiran administratif (SK) yang dianggap tidak memenuhi syarat. Disepakati, bahwa karena sudah telanjur dan sanggah tidak diterima, maka ini kemudian harus menjadi PR bersama agar di masa mendatang tidak terjadi lagi. Ke depan IPeKB harus melakukan pendampingan ke pramusaji dalam proses pendaftaran, juga advokasi ke dinas/OPD terkait untuk koordinasi dalam penyiapan kelengkapan persyaratan administratif yang diperlukan.
Ketua DPD IPeKB DIY, Nurhadi Yuwono, juga meminta kepada jajaran pengurus dan para penyuluh KB yang masih aktif agar "ngeruhke" kepada teman-teman yang sudah masuk purna tugas, sebagai wujud perhatian dan agar jalinan silaturahmi tidak terputus.
Menjelang asar, acara rapat selesai yang dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama. Setelah itu, para pengurus bersama-sama menuju pemakaman dekat batas kota untuk berziarah ke makan alm Purwanti Wdyastuti, SE, PKB yang wafat pada 2019. Doa untuk almarhum dipimpin oleh Ir Sulistyana.(*)
0 Comments