YOGYAKARTA | DPD IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) DIY belum lama ini mengadakan Rakerda (rapat kerja daerah) dengan agenda utama penyusunan program kerja untuk tahun 2022-24. Tema Rakerda kali ini adalah, "Dengan Rakerda IPeKB Kita Tingkatkan Profesionalisme Penyuluh Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting."
Kegiatan ini diikuti oleh segenap pengurus DPD IPeKB sebanyak 35 orang yang notabene merupakan penyuluh KB dari 5 kabupaten/kota di provinsi DIY. Sekum IPeKB DIY, Kukuh Budi Prasetyo, SPsi, mengatakan bahwa 35 orang pengurus yang diundang tsb hadir semua di lokasi acara, yakni di hotel Savita Garden Inn, Jalan Palagan Tentara Pelajar No.KM. 9, Rejodani 2, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY.
Acara diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Nurwendah, salah satu pengurus IPeKB dari Kabupaten Bantul yang juga sebagai panitia acara tsb, diteruskan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KB. Setelah itu disampaikan sambutan selamat datang oleh Sekum IPeKB DIY, Kukuh Budi Prasetyo, SPsi. Dalam sambutannya, Kukuh menyampaikan terimakasih kepada segenap pengurus yang hadir, bahkan alhamdulillah hadir semua, dan berharap semoga kegiatan kali ini bisa membuahkan hasil yang kita harapkan yakni utamanya menyusun program kerja untuk kurun waktu 2022-2024.
Acara berikutnya adalah penyerahan paket bantuan (sembako) kepada 5 sasaran keluarga berisiko stunting dari penduduk di wilayah Sleman. Paket sembako diserahkan secara langsung di depan podium oleh pengurus IPeKB DIY, pengurus IPeKB Pusat, perwakilan OPD KB Sleman, serta dari pejabat Perwakilan BKKBN DIY.
IPeKB Harus Adaptif dengan Tantangan Kekinian
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sleman, DR Dra Suci Iriani Sinuraya, MSi, MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan sebagai organisasi profesi adalah bagaimana IPeKB bisa bertahan dengan kondisi yang ada, bagaimana IPeKB bisa adaptif (menyesuaikan diri) dengan tuntutan yang ada. Ini tantangan bukan hanya bagi IPeKB, tetapi bagi segenap organisasi profesi yang lain.
Suci menekankan pentingnya IPeKB DIY dan segenap anggotanya agar bisa bersifat luwes dan pandai membangun jejaring untuk mensukseskan program-programnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Suci berharap IPeKB bisa bekerja keras dan maksimal agar semakin banyak keluarga yang tercerahkan dan terberdayakan, agar keluarga benar-benar bisa terencana dengan baik.
"Jika bisa luwes dan pandai membangun jejaring, maka target-target akan terpenuhi, dan itu ke depannya akan berdampak pada penilaian kinerja setiap penyuluh KB," tegas Suci.
"Pemerintah hanya bisa membiayai program-program yang dicanangkan di kisaran 15-20 persen. Jadi mustahil tanpa kerjasam dengan sektor dan elemen lain. Inilah pentingnya membangun jejaring," tambah Suci.
Suci juga mengharapkan peran IPeKB di dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi anggotanya. "Ini terutama terkait dengan stagnasi dalam kenaikan pangkat/jabatan. Banyak yang masih tertahan di ahli muda di golongan III/d. Mungkin ini harus menjadi pemikiran bagi BKKBN untuk merumuskan solusinya. Misalnya kuotanya ditambah, jangan hanya 21 sebagaimana sekarang ini," ujar Suci.
Mengimbangi Dinamika Program
Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan oleh Rohdhiana Sumariati, SSos, MSc, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH, MM, mengharapkan kepada semua pengurus dan anggota IPeKB agar melalui wadah organisasi ini kiranya penyuluh KB bisa menyampaikan aspirasinya baik menyangkut kepentingan pribadi (kesejahteraan) juga menyangkut program di lapangan binaan.
Shodiqin juga berharap, IPeKB bisa mengimbangi program-program yang dicanangkan pemerintah yang kian dinamis serta tantangan perkembangan teknologi yang semakin luas di tengah dinamika masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Dalam kondisi seperti ini IPeKB perlu meningkatkan profesionalisme kerja secara maksimal.
Dalam forum Rakerda IPeKB DIY ini, Shodiqin mengaharapkan pengurus bisa mengevaluasi dan menganalisis apa saja program yang sudah dan belum dilaksanakan, kemudian bisa merumuskan program-program kerja yang realistik sesuai tantangan-tantangan yang ada di masa mendatang. "Penyuluh KB dituntut untuk berkarya yang kreatif dan inovatif, positif dan kompetens, untuk mengimplementasikan program Bangga Kencana dalam kehidupan sehari-hari segenap masyarakat," ajak Shodiqin.
Sementara itu, Ketua DPD IPeKB DIY, Nurhadi Yuwono, SH, mengucapkan terimakasih kepada semua pengurus yang hadir di acara Rakerda tsb. "Terlebih kepada teman-teman PKB Sleman yang telah memfasilitasi kepanitiaan, yang tentu sudah banyak mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi suksesnya acara ini," kata Nurhadi.
Nurhadi juga mengamini apa yang disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Sleman dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, bahwa IPeKB harus adaptif dengan kondisi dan tantangan yang terus berkembang dan dinamis di tengah masyarakat, supaya PKB dapat bekerja secara profesional.
Dikatakan oleh Nurhadi juga, bahwa kegiatan Rakerda ini sebenarnya tahunan, tetapi karena kendala pandemi dan pelbagai kendala teknis lainnya sehingga baru bisa dilaksanakan kali ini. "Saya berharap nanti teman-teman berdiskusi tentang kondisi dan tantangan kita sekarang, kemudian dirumuskan dalam pelbagai program kita dalam tahun-tahun ke depan," ajak Nurhadi.
Rasa Memiliki IPeKB yang Masih Rendah
Ketua Umum DPP IPeKB Indonesia, Fattah Triyana, SE, juga memberikan sambutannya pada acara tsb. Banyak isu penting yang disampaikan oleh Triyana, misalnya soal kendala pada aplikasi pemutakhiran data PK21. Triyana sudah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada BKKBN Pusat agar ada perbaikan dalam sistem dan aplikasi pemutakhiran PK21.
Hal lain yang disampaikan oleh Triyana adalah permasaahan DUPAK. Sebagaimana diketahui belakangan ini (bahkan mungkin sudah sejak lama) banyak sekali persoalan yang terkait dengan PAK dan DUPAK, dan sejauh ini DPP tidak diam sama sekali, tetapi terus mengadvokasi ke pimpinan BKKBN Pusat dan wilayah, agar permasalahan PAK dan DUPAK ini diperbaiki dan dibenahi supaya tidak merugikan para penyuluh KB.
Terkait dengan keberadaan/eksistensi IPeKB, Triyana mengakui masih banyak kendala. Kendala terbesar sebenarnya justru dari internal sendiri, yakni masih sedikitnya rasa memiliki para PKB terhadap IPeKB itu sendiri. "Contoh paling nyata, dari 34 provinsi yang ada, ada 9 provinsi yang sama sekali IPeKB-nya belum pernah membayarkan iuran," papar Triyana.
Triyana juga memaparkan bahwa IPeKB sudah memfasilitasi dan mengadvokasi untuk kenaikan tunjangan jabatan yang terbaru dan sudah bisa dinikmati oleh teman-teman penyuluh. "Dalam waktu dekat kita akan advokasi juga bagaimana agar tunjangan sertifikasi dinaikkan, setidaknya 80%. Selama ini kan kita baru mendapatkan 70%. Syukur kalau bisa naik 90%, kalau 100 persen barangkali sulit. Kita targetkan kalau bisa 80%," ujar Triyana penuh harap.
Seusai sambutan pengarahan dari Ketum DPP IPeKB Indonesia, acara dilanjutkan diskusi kelompok untuk merumuskan program kerja oleh masing-masing bidang. Setelah selesai diskusi, masing-masing bidang mempresentasikan rumusan program yang diajukan.(*)
: "Rasa Kepemilikan Kita Terhadap IPeKB Masih Rendah...!"){kind=link}
0 Comments