KARANGMOJO - Kamis (19/5) bertempat di aula Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo, berlangsung rapat koordinasi lintas sektor program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB (Bangga Kencana) tingkat kalurahan yang terkoneksi (secara daring) dengan Perwakilan BKKBN DIY dan BKKBN Pusat. Hadir dalam even tsb (baik secara luring maupun daring) di lingkup Kapanewon Karangmojo antara lain Panewu Karangmojo, Kepala UPT Puskesmas Karangmojo, Lurah dan Ketua TP PKK Bejiharjo, kader PKK, kader KB (PPKBD, Sub PPKBD), serta kader posyandu Bejiharjo, serta jajaran PKB Karangmojo.
Acara diawali dengan berdoa dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KB secara bersama-sama, didirijeni oleh salah satu kader. Selepas itu, acara dilanjutkan sambutan oleh Lurah Bejiharjo, Sigit Wibowo Nugroho. Sigit pada poin pentingnya menyampaikan apresiasi kepada segenap pihak, lintas sektor terkait, dari pusat sampai kalurahan, yang telah hadir dalam pelaksanaan kegiatan rakordes yang terkait dengan monitoring dan evaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ini. "Saya berharap sekali, hasil dari pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Kalurahan Bejiharjo ke depannya," ujar Sigit.
Kondisi Program KB
Kedua, intervensi spesifik mencakup: (1) suplementasi tablet besi folat pada bumil, (2) PMT bagi bumil KEK, (3) promosi dan konseling IMD dan ASI eksklusif, (4) pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), (5) pemantauan pertumbuhan di posyandu, (6) pemberian imunisasi, (7) pemberian makanan tambahan balita gizi kurang, (8) pemberian vitamin A, (9) pemberian taburia pada baduta, serta (10) pemberian obat cacing pada bumil.
Berikutnya adalah materi yang disampaikan oleh PKB Karangmojo, Budi Waspodo, SPd. Budi memaparkan kegiatan atau program yang sudah berjalan sejak Januari sampai dengan April 2022. Secara demografis, jumlah KK di Bejiharjo ada 4863, dengan penduduk sebanyak 15.370 jiwa, yang terdiri atas 7.691 laki-laki dan 7.679 perempuan. Luas wilayah Bejiharjo adalah 1.822.482,5 Ha yang terbagi menjadi 20 padukuhan dan 144 RT.
Terkait program KB, PPM KB baru di Bejiharjo pada tahun 2022 sebanyak 42 akseptor (IUD: 8, MOP: 0, MOW: 1, implan: 4, pil: 5, suntik: 21, kondom: 3). Potensi di Baleharjo adalah sbb: PPKBD= 1 orang, sub PPKBD= 20 orang, kelompok KB= 144 orang, BKB= 2 kelompok. BKL= 3 kelompok, BKR= 2 kelompok, UPPKA= 5 kelompok, dan PIKR= 1 kelompok. Beberapa sektor pendukung al: Kampung KB Maju Makmur, Padukuhan Bulu, UPT Puskesmas Karangmojo II, PMB Rismintarti Sulastinah, serta adanya 21 posyandu di 20 padukuhan.
Setelah diintervensi dengan program penyuluhan, penggerakan, dan pelayanan oleh BPKB dan lintas sektor lainnya, data sejak Januari sampai April menunjukkan hasil sbb: MOP= 0, MOW= 0, IUD= 15 akseptor baru, implan= 6 akseptor baru, 1 akseptor ulang, suntik= 7 akseptor baru, 285 akseptor ulang, 3 akseptor ganti cara, pil= 1 akseptor ulang, serta kondom= 0. Sehingga totalnya sbb: MOP= 0, MOW= 0, IUD=15, implan=7, suntik=295, pil KB=1, serta kondom= 0.
Sedangkan untuk kondisi peserta KB aktifnya adalah sbb: bahwa dari jumlah KK=4863, PUS= 2020, PA= 1556, bumil= 69, IAS= 266, IAT= 66, TIAL= 59, serta unmetneed= 129, rincian peserta KB aktifnya yakni: IUD=461 akseptor, MOP= 3 akseptor, MOW=98 akseptor, implan KB= 98 akseptor, pil KB= 84 akseptor, suntik KB= 435 akseptor, serta kondom= 378 akseptor. Jika diklasifikasikan lagi, dari total 2020 PUS tsb, untuk jenis metode kontrasepsinya, jumlah KB MKJP sebanyak 660 akseptor, sementara untuk KB non-MKJP-nya adalah sebanyak 897 akseptor.
Terkait program KB, PPM KB baru di Bejiharjo pada tahun 2022 sebanyak 42 akseptor (IUD: 8, MOP: 0, MOW: 1, implan: 4, pil: 5, suntik: 21, kondom: 3). Potensi di Baleharjo adalah sbb: PPKBD= 1 orang, sub PPKBD= 20 orang, kelompok KB= 144 orang, BKB= 2 kelompok. BKL= 3 kelompok, BKR= 2 kelompok, UPPKA= 5 kelompok, dan PIKR= 1 kelompok. Beberapa sektor pendukung al: Kampung KB Maju Makmur, Padukuhan Bulu, UPT Puskesmas Karangmojo II, PMB Rismintarti Sulastinah, serta adanya 21 posyandu di 20 padukuhan.
Setelah diintervensi dengan program penyuluhan, penggerakan, dan pelayanan oleh BPKB dan lintas sektor lainnya, data sejak Januari sampai April menunjukkan hasil sbb: MOP= 0, MOW= 0, IUD= 15 akseptor baru, implan= 6 akseptor baru, 1 akseptor ulang, suntik= 7 akseptor baru, 285 akseptor ulang, 3 akseptor ganti cara, pil= 1 akseptor ulang, serta kondom= 0. Sehingga totalnya sbb: MOP= 0, MOW= 0, IUD=15, implan=7, suntik=295, pil KB=1, serta kondom= 0.
Sedangkan untuk kondisi peserta KB aktifnya adalah sbb: bahwa dari jumlah KK=4863, PUS= 2020, PA= 1556, bumil= 69, IAS= 266, IAT= 66, TIAL= 59, serta unmetneed= 129, rincian peserta KB aktifnya yakni: IUD=461 akseptor, MOP= 3 akseptor, MOW=98 akseptor, implan KB= 98 akseptor, pil KB= 84 akseptor, suntik KB= 435 akseptor, serta kondom= 378 akseptor. Jika diklasifikasikan lagi, dari total 2020 PUS tsb, untuk jenis metode kontrasepsinya, jumlah KB MKJP sebanyak 660 akseptor, sementara untuk KB non-MKJP-nya adalah sebanyak 897 akseptor.
Stunting dan Vaksinasi
Sebagaimana diketahui, lanjut Budi, bahwa program primadona dan mendesak sekarang adalah percepatan penurunan stunting. Maka intervensi dalam program tsb di Bejiharjo juga digenjot. Untuk gambaran keadaan balita sendiri sbb: jumlah total balita=807, berisiko usia stunting 0-2 tahun= 42, berisiko stunting usia 2-5= 79, yang tidak berisiko stunting=686 anak. Total yang berisiko stunting jika diprosentase adalah sekitar 15%.
Sebab-sebab munculnya kasus stunting jika dicermati setidaknya ada dua: pertama, kurangnya pengetahuan tentang pola pengasuhan anak yang baik, dan kedua, kurangnya pengetahuan tentang stunting dan seluk-beluknya.
Sejauh ini, untuk menangani permasalahan tsb telah dilaksanakan beberapa upaya solusinya, yakni: (1) pembentukan TPPS Kalurahan Bejiharjo, (2) pembentukan TPK Kalurahan Bejiharjo, (3) memberikan KIE tentang pola asuh yang baik bagi anak, serta (4) KIE tentang 1000 HPK.
Terkait pandemi covid-19, di Bejiharjo sendiri masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksinasi covid-19, sehingga BPKB bekerjasama dengan lintas sektor juga memberikan edukasi tentang manfaat dan efek samping vaksinasi, sehingga kemudian kesadaran masyarakat tergugah untuk melakukan vaksin. Gambaran keadaannya adalah sbb: jumlah sasaran= 16.237 orang, yang mendapatkan vaksin I= 11.872 orang (73%), yang mendapatkan vaksin II= 10.525 orang (64%), yang mendapatkan vaksin III= 2.149 orang (13,2%), sedangkan yang belum tervaksin= 4.365 orang (26,8%).
Program-program lain seperti pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIKR juga berjalan relatif lancar, baik menyangkut penyuluhan (KIE) maupun pelaporannya (RR) setiap bulan oleh kader, sehingga benar-benar mendukung bagi suksesnya program Bangga Kencana di Kalurahan Bejiharjo.
Sebab-sebab munculnya kasus stunting jika dicermati setidaknya ada dua: pertama, kurangnya pengetahuan tentang pola pengasuhan anak yang baik, dan kedua, kurangnya pengetahuan tentang stunting dan seluk-beluknya.
Sejauh ini, untuk menangani permasalahan tsb telah dilaksanakan beberapa upaya solusinya, yakni: (1) pembentukan TPPS Kalurahan Bejiharjo, (2) pembentukan TPK Kalurahan Bejiharjo, (3) memberikan KIE tentang pola asuh yang baik bagi anak, serta (4) KIE tentang 1000 HPK.
Terkait pandemi covid-19, di Bejiharjo sendiri masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksinasi covid-19, sehingga BPKB bekerjasama dengan lintas sektor juga memberikan edukasi tentang manfaat dan efek samping vaksinasi, sehingga kemudian kesadaran masyarakat tergugah untuk melakukan vaksin. Gambaran keadaannya adalah sbb: jumlah sasaran= 16.237 orang, yang mendapatkan vaksin I= 11.872 orang (73%), yang mendapatkan vaksin II= 10.525 orang (64%), yang mendapatkan vaksin III= 2.149 orang (13,2%), sedangkan yang belum tervaksin= 4.365 orang (26,8%).
Program-program lain seperti pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIKR juga berjalan relatif lancar, baik menyangkut penyuluhan (KIE) maupun pelaporannya (RR) setiap bulan oleh kader, sehingga benar-benar mendukung bagi suksesnya program Bangga Kencana di Kalurahan Bejiharjo.
Dukungan Kalurahan
Dalam kesempatan tsb, Subardiyo, kamituwa Baleharjo, menyatakan bahwa kalurahan sejauh ini terus mendukung kegiatan program Bangga Kencana. "Untuk pertemuan kader, misalnya, untuk tahun ini kami anggarkan sebesar Rp 11.700.000,- rupiah, sedangkan untuk honor kader dari tingkat kalurahan sampai RT dianggarkan sebanyak Rp 79.320.000,- rupiah, lalu untuk posyandu balita dan lansia sebanyak 88.800.000,- rupiah, subsidi PMT sebesar 27.060.000,- rupiah, peralatan posyandu (balita, lansia, satelit) sudah terealisasi Rp 17.000.000,- rupiah, Germas Rp 1.575.000,- rupiah, penyelenggaraan PAUD Rp 56.800.000,- rupiah," papar Subardiyo.
Dua Intervensi
Bidan dari UPT Puskesmas Karangmojo sekaligus koordinator TPK, Hastin Sri Wuryandari, SST juga menyampaikan paparannya. Kepada para peserta terutama ibu-ibu kader Hastin menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dalam bidang kesehatan yakni stunting, definisi, sebab-sebab terjadinya stunting, gejala-gejalanya, apa dampaknya terhadap masa depan bangsa, kondisi stunting di Indonesia, serta bagaimana cara menanggulanginya. Poin penting yang ditegaskan kepada para peserta rapat adalah bahwa percepatan penurunan stunting menjadi kewajiban bukan hanya pemerintah, tetapi segenap elemen masyarakat, bukan hanya satu atau dua sektor, tetapi seluruh sektor di setiap level pemerintahan.
Untuk pencegahan stunting, dibutuhkan dua intervensi, yakni, pertama, intervensi sensitif mencakup: (1) penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi (jambat sehat); (2) pelaksanaan fortifikasi bahan pangan, (3) pendidikan dan KIE gizi kepada masyarakat, (4) pemberian pendidikan dan pola asuh kepada keluarga, (5) pemantapan akses dan layanan KB, (6) penyediaan JKN dan jampersal, serta (7) pemberian edukasi kespro (bagi remaja pranikah).
Untuk pencegahan stunting, dibutuhkan dua intervensi, yakni, pertama, intervensi sensitif mencakup: (1) penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi (jambat sehat); (2) pelaksanaan fortifikasi bahan pangan, (3) pendidikan dan KIE gizi kepada masyarakat, (4) pemberian pendidikan dan pola asuh kepada keluarga, (5) pemantapan akses dan layanan KB, (6) penyediaan JKN dan jampersal, serta (7) pemberian edukasi kespro (bagi remaja pranikah).
Kedua, intervensi spesifik mencakup: (1) suplementasi tablet besi folat pada bumil, (2) PMT bagi bumil KEK, (3) promosi dan konseling IMD dan ASI eksklusif, (4) pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), (5) pemantauan pertumbuhan di posyandu, (6) pemberian imunisasi, (7) pemberian makanan tambahan balita gizi kurang, (8) pemberian vitamin A, (9) pemberian taburia pada baduta, serta (10) pemberian obat cacing pada bumil.
Tugas TPK Ada 3
Dalam kesempatan tsb juga disampaikan tanggapan secara jarak jauh (online, daring) oleh PKB Ahli Utama, Eli Kusnaeli, MMPd yang berada di BKKBN Pusat. Eli mengapresiasi program Bangga Kencana di Bejiharjo yang telah berjalan dengan baik dan terintegrasi dengan program-program lain, sehingga tentu akan mendorong untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam hal ini untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Eli juga menegaskan bahwa BKKBN dengan segenap lintas sektor terkait akan terus berkomitmen untuk menekan angka stunting paling tinggi sebesar 14% pada tahun 2024.
Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Ridwan Fadjri Nur, SE juga menyampaikan tanggapannya. Ridwan mengatakan bahwa untuk pembiayaan kegiatan rakor-rakor di kecamatan maupun di desa sudah dialokasikan oleh BKKBN Pusat, oleh karena itu hendaknya dalam rakor-rakor baik di kecamatan ataupun desa agar menghadirkan anggota tim percepatan penurunan stunting.
"Penting juga saya sarankan agar PKB meningkatkan kapasitas anggota tim pendamping keluarga (TPK) dengan berbagai cara, dengan pertemuan ataupun melalui grup WA, agar mereka (TPK) bisa bekerja dengan baik dan mumpuni dalam mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ataupun sasaran-sasaran lainnya," ujar Ridwan.
Ridwan menambahkan bahwa tugas TPK sebenarnya hanya 3, yakni (1) memberikan penyuluhan, (2) memberikan fasilitasi pelayanan/rujukan, serta (3) melakukan fasilitasi pemberian bansos kepada sasaran. Untuk yang pertama dan ketiga dihandel oleh kader PKK dan kader KB, sedangkan yang kedua ditangani oleh TPK dari unsur bidan yang notabene merupakan koordinator dalam TPK. "TPK harus memastikan bahwa keluarga miskin di wilayahnya harus terdata dan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, seperti PKH, sembako, dan lain sejenisnya," tegas Ridwan.
Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat, Ridwan Fadjri Nur, SE juga menyampaikan tanggapannya. Ridwan mengatakan bahwa untuk pembiayaan kegiatan rakor-rakor di kecamatan maupun di desa sudah dialokasikan oleh BKKBN Pusat, oleh karena itu hendaknya dalam rakor-rakor baik di kecamatan ataupun desa agar menghadirkan anggota tim percepatan penurunan stunting.
"Penting juga saya sarankan agar PKB meningkatkan kapasitas anggota tim pendamping keluarga (TPK) dengan berbagai cara, dengan pertemuan ataupun melalui grup WA, agar mereka (TPK) bisa bekerja dengan baik dan mumpuni dalam mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ataupun sasaran-sasaran lainnya," ujar Ridwan.
Ridwan menambahkan bahwa tugas TPK sebenarnya hanya 3, yakni (1) memberikan penyuluhan, (2) memberikan fasilitasi pelayanan/rujukan, serta (3) melakukan fasilitasi pemberian bansos kepada sasaran. Untuk yang pertama dan ketiga dihandel oleh kader PKK dan kader KB, sedangkan yang kedua ditangani oleh TPK dari unsur bidan yang notabene merupakan koordinator dalam TPK. "TPK harus memastikan bahwa keluarga miskin di wilayahnya harus terdata dan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, seperti PKH, sembako, dan lain sejenisnya," tegas Ridwan.
Di akhir acara dilaksanakan penandatangann komitmen bersama dari segenap unsur untuk pelaksanaan program-program di bulan-bulan ke depan dalam wujud intervensi kegiatan agar permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera teratasi.
Korbid Hubalila Perwakilan BKKBN DIY, Kanthi Aryekti, ketika ditemui secara terpisah oleh Cahaya Keluarga, mengatakan bahwa penentuan Kalurahan Bejiharjo sebagai sampel dalam kegiatan rakordes terkoneksi BKKBN Pusat kali ini adalah hasil pilihan acak dari pusat sendiri. Tujuan rakor seperti ini sebenarnya secara prinsip sama di level apa pun, yakni (1) monitoring dan evaluasi program yang sudah berjalan, (2) menganalisis permasalahan serta menemukan solusi pemecahannya, serta (3) meneguhkan komitmen bersama untuk intervensi program-program yang telah dirumuskan di waktu-waktu selanjutnya.
Kanthi mengapresiasi para PKB di wilayah Karangmojo yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan apalagi diikuti oleh segenap sektor terkait. "Kader-kadernya juga saya acungi jempol, karena mereka bisa berpartisipasi aktif, vokal, sehingga diskusi tadi berjalan dengan baik dan sesuai harapan," ujar Kanthi.
Kanthi memberi catatan bahwa secara umum kesertaan KB di Bejiharjo sudah baik, ini jika merujuk ke paparan yang disampaikan oleh Budi Waspodo, SPd. "Hanya saja yang tadi saya cermati, dari KB Pria-nya masih perlu ditingkatkan. Nah ini yang harus digalakkan oleh PKB dan kader-kader di lapangan," pungkas Kanthi.(*)
0 Comments