Dari Rapat Banggakencana Kecamatan Saptosari, "Kader Harus Berperan Aktif Perangi Covid-19"

Koresponden: Ahmad Harwanto & Ervina Budiati

Saptosari | Bulan Juni 2020 ini masih kental dengan suasana lebaran dan syawalan. Akan tetapi, hari raya lebaran tahun ini tiada hari libur dikarenakan masih dalam siaga pandemi Covid-19 atau siaga pandemic virus corona di mana diharuskan untuk tetap di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah.

Selasa (2/6) kantor BPKB Kecamatan Saptosari mengadakan koordinasi dan syawalan dengan PPKBD dan Kasi Pelayanan se-Kecamatan Saptosari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker dan menerapkan physical distancing.

Acara ini diawali dengan pembukaan yang dibuka sekaligus menyampaikan sambutan oleh Koordinator PKB Kecamatan Saptosari,  Patwara Wibawa, SE, MAP. Beliau menyampaikan ikrar syawalan dan selamat datang kepada PPKBD, Kasipel se-Kecamatan Saptosari. Pak Bowo, begitu sapaan akrabnya, juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, selalu berolahraga setiap hari dan dianjurkan untuk selalu bahagia agar sistem imun tubuh selalu meningkat.

Kegiatan PKB ditengah pandemi corona ini sangat terbatas hanya melalui media sosial dan pertemuan terbatas, meski demikian kita selaku penyuluh lapangan diharapkan selalu dapat mendampingi masyarakat sebagaimana program Banggakencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana).

Acara pada siang itu dilanjutkan dengan koordinasi yang dipandu oleh Ahmad Harwanto, SSos, mengenai beberapa hal yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan di antaranya adalah:

1. BKKBN siaga covid-19.

Program ini dimaksudkan untuk PKB selalu mendampingi masyarakat dalam edukasi mengenai pemahaman dan penanganan virus corona yang sedang kita hadapi bersama. BKKBN memiliki tenaga lini lapangan mencapai 23.000-an yang bertugas secara formal sebagai Penyuluh/Petugas Lapangan KB dan BKKBN memiliki Kader hingga 1 juta kader. Potensi ini digunakan untuk bersinergi dalam “memerangi” wabah Covid-19 kepada masyarakat dalam bentuk promosi-promosi yang mampu mengubah perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB disarankan agar menggandeng kader-kader untuk membentuk kelompok atau grup sebuah sistem seperti multi level marketing (MLM). Kemudian setiap Penyuluh KB/PLKB agar membuat group sebanyak-banyak dengan kader dan masyarakat sebagai media untuk mengedukasi cara pencegahan terhadap Covid-19.

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB juga dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan pertemuan di wilayahnya dan apabila terpaksa dilaksanakan pertemuan tetap menjaga jangkauan jarak interaksi antar individu sesuai dengan ketentuan prosedur kewaspadaan Covid-19 yaitu minimal 1 meter juga menjalankan aksi 8 (delapan) Fungsi Keluarga (agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan).

2. Pemetaan data basis wilayah untuk persiapan PK 2020 yang pelaksanaannya ditunda tahun 2021 karena pandemi Covid-19.

Pendataan Keluarga (PK) menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia. PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.

Metode yang digunakan adalah sensus dan sampling. Metode sensus dengan lokus di 6 (enam) Provinsi (DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Maluku) yang merupakan wilayah dengan unmet need tinggi dan prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Sedangkan metode sampling dilaksanakan di 28 provinsi lainnya, BKKBN bekerjasama dengan BPS dalam penentuan sampel wilayah. Pengumpulan data berbasis smartphone dan berbasis formulir (paperbased) dengan petugas pengumpul data dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) bersama Kader KB setempat di wilayah pendataan.

Untuk itu diharpakan Kader KB baik PPKBD maupun Sub PPKBD untuk mendata jumlah kepala kelaurga dan jumlah PUS (pasangan usia subur) di tingkat RT kemudian dapat direkap pada tingkat dusun dan tingkat desa. Dengan demikian tidak ada kepala keluarga yang belum tercatat pada PK 2020 nantinya. Pertemuan ditutup dengan acara diskusi bersama dan makan bersama.(*)
0 Viewers

Post a comment

0 Comments

The Magazine