Audiensi dengan IPeKB DIY, Ukik Kusuma Kurniawan: "Penyuluh KB Adalah Anak Kandung BKKBN"

Bertempat di Ruang Widya I Perwakilan BKKBN DIY pada hari Selasa (25/02) jam 15.00 WIB, diadakan kegiatan audiensi  IPeKB DIY dengan Kaper BKKBN DIY. Kegiatan audiensi yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut  dihadiri oleh Pengurus Harian DPD IPeKB DIY, juga ketua DPC IPeKB kabupaten/kota. Kepala Perwakilan BKKBN DIY berkenan hadir dengan didampingi segenap pejabat di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY antara lain: Kepala Bidang Adpin, Kepala Bidang KSPK, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, dan  Kepala Bidang Pelatihan dan Pembangunan.

Dalam sambutan pembukaannya, Dr Ukik Kusuma Kurniawan, Kepala Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan apresiasi positifnya kepada IPeKB DIY yang mempunyai gagasan mengadakan kegiatan audiensi ini. Harapan besarnya, melalui kegiatan audiensi ini Ukik sangat berharap akan terjadi sinkronisasi antara program Bangga Kencana dengan program kerja IPeKB DIY yang telah dirumuskan melalui Mukerda. 

Disampaikan juga oleh beliau, IPeKB sebagai organisasi profesi dari Penyuluh KB merupakan anak kandung
dari BKKBN. Maka wajar apabila berkeluh-kesah kepada BKKBN apabila menemui permasalahan-permasalahan dalam menjalankan tugas untuk sukseskan program Bangga Kencana. Melalui forum audiensi ini, ujar Ukik, harapannya akan didapatkan solusi yang tepat. Pada akhir sambutannya, Ukik menyampaikan, sebagai pejabat yang baru di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY, mohon dukungan dari segenap kepala bidang, juga karyawan karyawati Perwakilan BKKBN DIY, termasuk segenap Penyuluh KB DIY, untuk bersama-sama mensukseskan program Bangga Kencana di DIY.

Sihana Yuliarta, Ketua IPeKB DIY menyampaikan beberapa hal, yang harapannya akan mendapatkan tanggapan dan dukungan dari perwakilan BKKBN DIY. Hal pertama yang disampaikan Yuli, yaitu tentang keberadaan kelompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL), yang apabila dilihat di lapangan banyak yang kegiatannya tidak dapat berjalan dengan baik, yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya anggaran pendampingan. Kalaupun ada, frekuensinya masih sangat kurang. Ini perlu untuk medapatkan perhatian dari Perwakilan BKKBN. 

Yang kedua Yuli menyampaikan tentang keberadaan Rumah Data Kependudukan (RDK) di Kampung KB (KKB). Dari sisi jumlah, di DIY jumlah KKB sudah memenuhi KKP, namun belum semua KKB mempunyai RDK. Masukan dari Yuli, perlu ada standar khusus tentang RDK, utamanya data yang ditampilkan, agar ada kesamaan RDK di semua KKB di DIY. 

Yang ketiga Yuli menyampaiakan, bahwa salah satu program kerja IPeKB DIY adalah akan mengadakan pelayanan KB serentak khususnya KB MKJP, di mana even tersebut akan dilaksanakan bertepatan HUT IPeKB sekitar bulan Juni 2020. Hubungannya dengan kegiatan tersebut, maka dimohon kepada perwakilan BKKBN dapat memberikan fasilitasi alokon serta advokasi faskes tempat pelayanan. 

Di bagian akhir sambutannya, Yuli menyampaikan bahwa DPD IPeKB DIY baru proses akan membuat website. Melalui website tersebut, diharapkan akan ditampung karya-karya dari penyuluh KB, baik berupa laporan kegiatan, opini, atau KIE melalui medsos, yang pada akhirnya dapat meningkatnya kompetensi Penyuluh KB.

Tiba pada sesi tanggapan, dr Iin Nadzifah Hamid, selalu Kepala Bidang KSPK mendapat kesempatan untuk menanggapi yang pertamakali. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran untuk pendampingan kelompok kegiatan Tribuna,  Iin mengharapkan agar ada peningkatan kontribusi dari APBD untuk ikut support anggaran guna keberlangsungan kelompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL). Lebih lanjut, Iin menyampaikan keberlangsungan kegiatan Tribina sangat diharapkan karena dapat menopang pencapaian program Bangga Kencana, utamanya pencapaian peserta KB Baru dan peserta KB aktif.

Tanggapan kedua disampaikan oleh Witriastuti Anggraeni Susanti, SE, MM selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk). Hubungannya dengan Rumah Data Kependudukan (RDK), kata Witri, akan segera dibuat aturan baku, tentang data yang harus ditampilkan di RDK KKB. Dengan berpindahnya urusan KKB dari Bidang Adpin ke Bidang Dalduk, sebagai langkah awal baru diupayakan payung hukum tentang perpindahan urusan tersebut.

Tanggapan ketiga dasampaiakan oleh Dra Joehananti Chriswandari selaku Kepala Bidang KB KR. Dalam tanggapannya, Antik, panggilan akrabnya, mendukung secara penuh program kerja IPeKB DIY tentang pelayanan KB serentak. Disampaikan beliau dalam waktu dekat akan dilaksanakan sosialisasi tentang kebijakan penggerakan pelayanan KB ke seluruh kabupaten/kota. Untuk tahun 2020 ini, kegiatan bakti sosial hanya terbatas pada pelayanan KB MOP dan MOW. Semoga dengan kolaborasi yang baik antara Perwakilan BKKBN dengan IPeKB DIY, kegiatan pelayanan KB serentak dapat berjalan dengan lancar.

Untuk Bidang Adpin tidak ketinggalan juga memberikan tanggapan, yang langsung disampaikan oleh Dra  Ita Suryani, MKes, Kabid Adpin. Beliau menyampaikan perihal DUPAK dan penilaian DUPAK. Agar dapat memperoleh nilai maksimal pada PAK, silahkan kepada Penyuluh KB dapat menilaikan semua kegiatan yang tentunya dilengkapi dengan lampiran yang lengkap. Memilih kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan merupakan strategi yang tepat.. Tim Penilai sudah berupaya menilai DUPAK seobyektif mungkin. "Apabila kegiatan tidak dilengkapi dengan lampiran yang memadai, maka terpaksa tetap tidak dinilai," ungkap Ita mengakhiri tanggapannya.

Tanggapan terakhir disampaikan pleh Rohdhiana Sumariati, SSos, MSi, selaku Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang). Beliau mendukung secara penuh tentang pembuatan website oleh IPeKB DIY, sekaligus memberi kesempatan kepada segenap Penyuluh KB untuk dapat mengisi jurnal yang diterbitkan BKKBN.

Pada kegiatan tersebut, Kukuh Budi Prasetyo selaku Sekretaris IPeKB DIY juga berkesempatan mensosialisasikan tentang website IPeKB yang saat ini masih dalam proses. Semoga dalam waktu dekat dapat diselesaikan. Harapan Kukuh, dengan adanya website ini, informasi-informasi terkini baik program maupun kegiatan bisa segera diakses oleh pembaca secara luas.

Melengkapi usulan, Nurhadi Yuwono, dari IPeKB Kulonprogo, menambahkan perlunya advokasi kembali tentang kewenangan OPD KB Kabupaten/Kota pasca pengelolaan penyuluh KB ke Pusat.

Tepat jam 17.00 acara audiensi pun berakhir. Harapnnya semoga sinkronisasi program Bangga Kencana dengan program kerja IPeKB dapat terwujud.(*)

[Ir Sihana Yuliarto, Ketua DPD IPeKB DIY dan PKB Tanjungsari]

0 Viewers

Post a Comment

0 Comments

The Magazine