Hanya Gunungkidul yang Belum Selesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Bertempat di Gedung Pracimosono Lt 1 Kompleks Kepatihan Yogyakarta, pada Kamis (19/10), Pemda DI Yogyakarta mengadakan Seminar Sehari dengan mengambil tema, “Reorientasi Kebijakan Kependudukan di Indonesia”. Tepat jam 09.00 acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, suasana menjadi lebih khidmat, dan para peserta pun terlihat antusias untuk segera mendengarkan  materi yang akan disampaikan.

Sebelum para pemateri menyampaikan materinya, acara diawali  launching Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang ditandai dengan penyerahan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/ Kota se D I Yogyakarta. Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo serta Kota Yogyakarta secara langsung menyerahkan Grand Design Pembanguan Kependudukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara Kabupaten Gunungkidul masih dalam tahap inisiasi  Perwakilan BKKBN agar segera dapat menyelesaikan pembuatan Grand Design Pembangunan Kependudukan.

 

Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Ikatan Praktisi Ahli dan Demografi Indonesia (IPADI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Masa Bakti 2018–2022, oleh DR H Sudibyo Alimoeso, MA, dengan daftar pengurus sebagai berikut:

Penasehat :

-          Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY

-          Dekan Fakultas Geografi UGM

-          Kepala PSKK UGM

-          Kepala Perwakilan BKKBN DIY

Ketua               : Dr Sukamdi, MSc (Fakultas Geografi UGM)

Wakil Ketua    : Dr Sunarto, MPA (STPMD ‘APMD’ Yogya)

Sekretaris       :  1. Witriastuti Susani Anggraeni, SE MM (BKKBN D I Yogyakarta)

                          2. Dyah Kartika, Ssi, Mec Dev (PSKK UGM)

Bendahara     :   1. Dr Umi Listyaningsih, S.Si Msi (Fakultas Geografi UGM)

                          2. Dra Ellya Nunuk Irihastuti (BKKBN DIY)

Bidang Penelitian dan Pengembangan

1.      Rohdhiana Sumariati, SSos MSc (BKKBN DIY)

2.      Riza Fatma Arifa, Ssi, MSi (BKKBN DIY)

3.      Sumini, Ssi, MSi (PSKK UGM)

4.      Ir. Suparna, MSi (BPS DIY)

5.      Irvan Budi Handoko, MPd (LPPM UAD)

6.      Dr Nikolas Loy (LPPM UPN)

Bidang Pengembangan SDM
1. Dr Agus Joko Pitoyo, SSi, MA (Fakultas Geografi UGM)
2. Dra Joehananti Chriswandari (BKKBN DIY)
3. Dessy Phawestrina, SE, MSc (BKKBN DIY)
4. Dra Hardiah Djuliani, Apt, MKes (Dinas Kesehatan DIY)
5. Drs R Kadarmanto Baskoro Aji (Dinas Pendidikan dan Olah Raga)
6. Rokhani Yulianti, SH (Biro Tata Pemerintahan)

Bidang Kerjasama
1. Dra Ita Suryani, MKes (BKKBN DIY)
2. Dr Pande Made Kutanegara, MSi (PSKK UGM)
3. dr Iin Nadzifah Hamid (Kabid KSPK)
4. drg Retno Nurmawati, MKes (BPPM DIY)
5. Yulius Sulastro, SKM, MKes (Biro Kesra DIY)
6. Dr Ir Gatot Supangkat, MP, IPM (LPPM UMY)

Dengan dimoderatori Dr Pande Made Kutanegara, MSi, tepat jam 10.00 seminar pun dimulai, dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing.

Materi I mengambil tema Reorientasi Kebijakan Kependudukan yang disampaikan oleh Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D.

Disampaikan oleh Pak Maliki, begitu beliau akrab disapa, tentang, Pembangunan Keluarga Memasuki Era Baru, yang salah satu pokok bahasannya adalah adanya kecenderungan TFR naik (SDKI 2017), dan adanya trade off antara kualitas dan kuantitas menjadi salah satu pertimbangan dalam merencanakan jumlah anak. Berdasar Struktur Penduduk DI Yogyakarta, penduduk usia lanjut semakin meningkat seiring dengan usia harapan hidup yang semakin panjang. Disampaikan pula oleh Maliki, pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara seimbang dan dipusatkan pada pembangunan manusia seutuhnya.

Materi II, dengan tema, Kebijakan Pembangunan Kependudukan Berbasis Keluarga, disampaikan oleh DR H Sudibyo Alimoeso, MA, Ketua Umum Indonesian Demographer Association (IPADI). Disampaikan beliau bahwa pembangunan kependudukan harus mengarah pada kuantitas penduduk, kualitas penduduk, serta memperhatikan mobilitas penduduk. Indonesia perlu menjaga pertumbuhan penduduk agar seimbang dalam waktu yang panjang. Dalan hal ini, Pemerintah perlu menyusun strategi, baik dalam menjaga kuantitas maupun kualitas penduduk.

Disampaikan juga oleh pak Dibyo, bahwa transisi demografi di Indonesia, yang ditandai dengan penurunan fertilitas yang tajam (akibat ibu ber KB) dengan dibarengi penurunan mortalitas, telah mengubah struktur dan komposisi penduduk Indonesia yang menghasilkan Bonus Demografi.

Materi III, dengan tema, Respon Kebijakan Kependudukan di DIY Pasca Proyeksi Penduduk,           disampaikan oleh DR Sukamdi, MSc, Ketua Cabang IPADI DIY. Oak Kamdi dengan materinya membahas tentang piramida penduduk DIY tahun 2015-2045 sebagai hasil proyeksi, juga tentang perubahan TFR di DI Yogyakarta menurut sensus penduduk yang dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan menurun, namun justru pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2000, yaitu dari 1,79 menjadi 1,94. Sedangkan untuk tahun 2017 TFR DI Yogyakarta pada angka 2.20. Data yang digunakan merupakan hasil SDKI.

Isu kebijakan dalam pembangunan kependudukan yang perlu mendapatkan perhatian, kata Sukamdi, ada beberapa, yaitu:

1. Mengelola TFR pada titik optimal yaitu 2,1 melalui investasi demografi.
2. Menjaga agar asumsi IMR/AHH tercapai.
3. Optimalisasi benefit dari migrasi

Tepat jam 12.00 acarapun selesai, seiring terciptanya komitmen bersama dari berbagai stake holder untuk  merealisasikan Grand Design yang telah disepati masing-masing kabupaten/kota, sehingga tercipta penduduk yang berkualitas yang dapat menjadi aset bangsa, mendukung upaya kemajuan negara kesatuan Indonesia.

Selamat kepada Pengurus IPADI Cabang DIY th 2018-2022, karya nyatanya kami tunggu guna pembangunan kependudukan di DI Yogyakarta.(*) [Sihana Yuliarto, Ketua DPW IPeKB DIY & PKB Tanjungsari]