Oleh: Sabrur Rohim, SAg, MSI (koordinator PKB Girisubo)
WONOSARI | Bertempat di RM Gaung Resto, Jl Djoyodiningrat, Tegalsari, Siraman, berlangsung pertemuan rapat koordinasi faskes pelayanan KB se-Kabupaten Gunungkidul, Kamis (12/01) siang (selepas zuhur) hingga sore hari (menjelang asar). Acara ini diselenggarakan oleh Bidang KB dan Dalduk, DPMKPPKB Gunungkidul dan dihadiri oleh bidan/tenaga medis perwakilan dari 107 fasilitas kesehatan se-Gunungkidul, baik RS, UPT Puskesmas, klinik swasta, PMB (praktik mandiri bidan), serta 18 koordinator PKB dari 18 kapanewon di Gunungkidul.
Mewakili Kepala Dinas, Kasi KB dan Dalduk, Muh Amirudin, SSos, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada dokter, bidan, tenaga medis dari seluruh faskes di Gunungkidul, baik negeri maupaun swasta, yang bekerjasama dengan BPKB di masing-masing wilayah di dalam pelayanan KB di tahun 2022. Disampaikan oleh Amir, bahwa capaian pelayanan KB di Gunungkidul, khususnya MKJP, sangat bagus untuk konteks DIY, hanya saja untuk capaian KB pasca salin/keguguran masih rendah. Amir berharap kepada para perwakilan faskes se-Gunungkidul, agar di tahun 2023 ini bisa meningkatkan capaian kesertaan KB pasca persalinan/keguguran.
Sementara itu, Kasi KB KS DPMKPPKB Gunungkidul, Achmad Afandi, mengatakan bahwa hal-hal yang baik menyangkut kerjasama antara OPD KB dengan faskes di tahun 2022 akan dilanjutkan di tahun 2023 ini, terlebih dalam pelayanan MKJP. Khusus untuk pelayanan MKJP, menurut Andi, untuk tahun 2023 ini diharapkan sudah bisa diterapkan metode baru dalam input data, yakni pelaporan real time per hari oleh setiap faskes, yakni dalam pelayanan IUD, implan, MOW ataupun MOP, melalui aplikasi NewSIGA.
"Tujuannya agar sistem pelaporan semakin bagus, terupdate, serta sinkron dengan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes," kata Andi (sapaan akrabnya), sembari menambahkan bahwa untuk input pelaporan ini bagi admin, siapa pun baik bidan, perawat, atau tenaga medis lainnya, akan diberikan honor (kompensasi).
Hal penting lain yang disampaikan oleh Andi, bahwasanya sebagaimana tahun sebelumnya kegiatan pelayanan KB MKJP (IUD dan implan) seyogianya dilaksanakan di PMB yang telah bekerjasama dengan DPMKPPKB Gunungkidul, karena pelayanan ini sifatnya gratis dan karenanya memang dikhususkan kepada akseptor kalangan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS). Disampaikan oleh Andi juga bahwa hasil dari pelayanan MKJP di faskes swasta (PMB) ini bisa diklaimkan pembiayaannya kepada pemerintah (BKKBN). Klaim mencakup cabut pasang implan serta pasang IUD. Hanya saja, kata Andi, untuk cabut implan (susuk) kuotanya memang terbatas di tahun 2023 ini.
Dalam pertemuan tsb juga disampaikan materi tentang alat dan obat kontrasepsi (alokon), dan lebih khusus tentang pelayanan MKJP, serta prosedur pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran (KBPPPK) oleh dr Trianawati, MKes, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.[]
0 Comments