
Acara dimulai dengan menyanyikan
lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta rapat yang terdiri dari
Koordinator PKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pejabat struktural di lingkungan
Perwakilan BKKBN DIY. Dalam acara ini Kepala Perwakilan BKKBN batal memberikan arahan
sambutan, dikarenakan mendadak harus mendampingi tamu dari BKKBN Pusat dalam
rangka kunjungan Kampung KB di Kabupaen Kulonprogo.
Untuk mengawali penyajian materi panel,
Drs Witono, MKes, selaku moderator acara mengajak semua peserta memekikkan yel
yel Salam PKB Indonesia.
Dalam sesi perdana, Rohdiana
Sumariati SSos, MSc, selaku Kepala Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN DIY, menyampaikan strategi peningkatan capaian PA-PB,
meliputi:
- Penguatan
dan pemaduan kebijakan
dalam sistem SJN Kesehatan (kemudahan akses terhadap
fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
- Penggerakan
pelayanan MKJP serta KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
- Peningkatan
jaminan ketersediaan alokon &
sarana pelayanan KB;
- Peningkatan
pelayanan secara statis dan dan bergerak di DTPK;
- Peningkatan
kapasitas tenaga medis dan penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan
dan penyuluhan KB;
- Promosi dan konseling kesehatan
dan hak-hak reproduksi;
- Penguatan kemandirian ber-KB.
Pada sesi kedua disampaikan oleh Niken
Wijayanti SST, selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi tentang Peningkatan
Kualitas Data Program KKBPK. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan ada tiga
sumber data yang menjadi acuan dalam program KB yang kesemuanya dijadikan
rujukan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun dari ketiga sumber data tersebut
hasil angkanya tidak pernah sama, namun semuanya untuk bahan banding. Sumber data yang dimaksud meliputi: Pertama, survei
yang terdiri dari SDKI, SKAP dan SUSENAS; Kedua, Sensus yang meliputi
Sensus Penduduk, SUPAS dan Pendataan Keluarga; Ketiga, adalah Statistik
Rutin, meliputi SR Pelayanan Kontrasepsi dan SR Pengendalian Lapangan.
Dari
data PK-15 dan survei bila dibandingkan dengan Statistik Rutin, maka angka CPR
kita mengalami penurunan dari 75.51 menjadi 59,08 dan 57.8 (SDKI 2017).
Sedangkan angka Unmetneed kita juga mengalami kenaikan dari data SR
Rutin yang hanya 10,03 menjadi 12,2 data SKAP 2017. Mungkin perbedaan angka
yang cukup signifikan ini disebabkan oleh pendistribusian blangko SR yang
terlambat , tidak lengkap, atau bisa juga karena sistem RR yang tidak sempurna serta
pengumpulan data yang terlambat.
Memasuki panel sesi ketiga, materi disampaikan
oleh Dra Ita Suryani, MKes, selaku Kepala Bidang ADPIN Perwakilan DIY. Beliau
menyampaikan tentang pembentukan dan pengelolaan Kampung KB. Menurut beliau
Kampung KB ini merupakan amanat Presiden RI yang harus disukseskan. Melalui
pembangunan di Kampung KB, diharapkan tidak hanya capaian program KB (PA dan
PB) saja yang akan berhasil, namun pembangunan di bidang lain diharapkan bisa
bersinergi dalam upaya percepatan keberhasilan capaian kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan ini, beliau juga menyampaikan latar belakang, tujuan, sasaran,
ruang lingkup serta kriteria Kampung KB yang dimaksud.
Pada sesi terakhir materi disampaikan
Nunuk Iriastuti, selaku sekretaris Perwakilan BKKBN DIY. Beliau memaparkan
materi: Optimalisasi Pengelolaan DAK Sub Bidang KB. Dalam kesempatan ini
beliau mengajak agar semua pihak ikut mengawal dana DAK sehingga pemanfaatannya bisa tercapai
dengan optimal. Melalui dana yang
bersumber dari DAK, BKKBN memiliki payung hukum untuk mendanai
kegiatan-kegiatan yang ada di daerah dalam rangka mensukseskan Nawacita
Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam kesempatan ini beliau juga wanti-wanti agar SKPD
KB yang ada di Daerah segera membuat petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOKB,
dengan dasar petunjuk teknis dari Peraturan Kepala Perwakilan BKKBN DIY.
Di akhir sesi penyajian panel, Drs
Witono MKes menyimpulkan bahwa kondisi peserta
KB aktif DIY mengalami penurunan, yang berpengaruh terhadap naiknya LPP,
naiknya TFR serta naiknya KTD di DIY. Kondisi seperti ini bisa diatasi melalui intensifikasi
program KB-KR dengan meningkatkan kesertaan KB baru, dan memelihara PA,
meningkatkan kualitas data melalui RR rutin, serta intensifikasi Kampung KB
mulai dari pembentukan serta pengelolaanya serta obtimalisasi DAK KB.
Acara selanjutnya, peserta rapat dibagi
menjadi lima kelompok berdasarkan wilayah kabupaten masing-masing dengan
didampingi oleh pembina kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Gunungkidul diplot
untuk membuat Rencana Tindak Lanjut hasil Rapat Pasca Rakorda DIY. Dra Dwi
Iswantini selaku Kepala Bidang Dalduk KB Kabupaten Gunungkidul memimpin
pembuatan RTL sehingga kegiatan ini berjalan lancer sesuai dengan yang
diharapkan. (*) [Edy Pranoto & Sabrur, Playen-Girisubo]
0 Comments